CENTRALBATAM.CO.ID – Anggota Komisi II DPRD Kepulauan Riau Irwansyah menekankan proyek provinsi 2019 ditangani konsultan atau pengawas yang berkualitas dan berpengalaman, sehingga pekerjaan dapat selesai tepat waktu.
“Anggaran besar yang diplotkan untuk pembangunan infrastruktur, harus berbanding lurus dengan kualitas pekerjaanya,” kata Irwansyah, Jumat (1/2/2019).
Irwansyah mengaku, pihaknya masih menjumpai pembangunan terutama di daerah-daerah pelosok dan terpencil seperti di Natuna, Anambas, serta Lingga yang dikerjakan tidak sesuai dengan ketentuan bahkan di bawah standar.
Hal itu, sebutnya, tidak terlepas dari sulitnya akses Pemprov Kepri maupun DPRD dalam mengawasi pembangunan di wilayah tersebut.
Kondisi berbeda jika pengawasan yang dilakukan di daerah seperti Batam, Bintan, dan Tanjungpinang yang secara geografis lebih mudah dijangkau.
“Memang ada hal-hal yang tidak bisa diawasi secara maksimal oleh DPRD,” ungkapnya.
Kendati demikian, lanjutnya, DPRD tetap berkomitmen akan mengawal secara ketat seluruh proyek infrastruktur yang bersumber dari APBD Kepri 2019.
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPRD yakni, mengawasi pembangunan, dan memastikan jangan sampai ada kecurangan yang berakibat kualitas pembangunan infrastruktur tidak sesuai dan justru akan merugikan masyarakat.
“Meski 2019 ini tahun politik, pengawasan kami tetap maksimal,” ucapnya.
Disamping itu, politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini juga mengingatkan agar Layanan Pengadaan (ULP) Pemprov Kepri yang melakukan pelelangan, memperhatikan proses pelelangan proyek tersebut dengan selektif.
Di mana, pemenang proyek haruslah kontraktor yang profesional.
“Mulai dari kemampuan perusahaan, baik secara finansial dan juga kelengkapan serta pengalaman kerjanya harus diperhatikan,” tuturnya.(*)
