Oleh: Firdaus
Penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro oleh militer Amerika Serikat dalam operasi bertajuk Operation Absolute Resolve pada 3 Januari 2026, memicu efek domino global. Peristiwa di Amerika Selatan tersebut tidak sekadar menjadi catatan pergantian rezim, tetapi juga menimbulkan guncangan psikologis yang merambat hingga ke negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.
Di panggung internasional, penangkapan Maduro kian mempertegas wajah hukum internasional yang dinilai tebang pilih. Aroma impunitas menyeruak, memicu persepsi bahwa hukum hanya tajam bagi pihak yang lemah, namun tumpul di hadapan kekuatan hegemon.
Bagi para pemimpin di Dunia Ketiga, peristiwa ini mengirimkan pesan benderang dari Washington: konsekuensi nyata menanti mereka yang berseberangan dengan kebijakan Gedung Putih.
Efek getar dari Caracas ini pun mulai membayangi situasi geopolitik di dalam negeri.
Muncul kekhawatiran terkait potensi intervensi serupa terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Di tengah spekulasi tersebut, berkembang persepsi publik bahwa Jakarta perlu lebih adaptif terhadap kepentingan Amerika Serikat guna menjaga stabilitas kekuasaan.
Merespons dinamika tersebut, Presiden segera melakukan konsolidasi internal.
Penguatan koordinasi antara TNI dan Polri dilakukan di berbagai lini, mulai dari sektor hukum, politik, ekonomi, hingga pengamanan program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pola komunikasi kepresidenan turut dirombak dengan melibatkan berbagai tokoh lintas disiplin guna meredam keresahan masyarakat terkait ketegasan kepemimpinan nasional.
Di sisi lain, Presiden Prabowo mulai menunjukkan langkah diplomasi yang pragmatis dengan mendekati Rusia, terutama untuk mengamankan stabilitas energi dalam negeri.
Namun, berbagai manuver Prabowo ini tak pelak memicu polemik. Sejumlah tokoh seperti pendiri SMRC Saiful Mujani dan pengamat Islah Bahrawi secara terbuka melontarkan kritik tajam, bahkan menggulirkan narasi mosi tidak percaya yang memanaskan suhu politik domestik.
Di tengah situasi tersebut, peran Ketua Umum DPR RI, bukannya mengonsolidasikan dukungan politik bagi pemerintah, ia dinilai masih terjebak dalam upaya penguatan pengaruh personal melalui pengaturan posisi strategis di birokrasi, Polri, hingga jajaran BUMN dan terus merangkak menyusun kekuatan menjadi sorotan.
Strategi Menghadapi Gejolak
Guna menghadapi dampak ketidakpastian global dan domestik tersebut, terdapat sejumlah langkah strategis yang dinilai perlu segera diambil:
Pertama, membendung isu pelengseran dengan memastikan kendali tunggal tetap berada di tangan Presiden, sekaligus memangkas peran makelar politik di parlemen.
Kedua, batasi peran ketua umum utusan partai di DPR.
Ketiga, melakukan pembenahan dalam perang informasi di media sosial dengan menertibkan peran pemengaruh (buzzer) yang kerap menjadi bumerang bagi citra pemerintah.
Keempat, mengoptimalkan peran media nasional dan ekosistem perusahaan rintisan (startup) secara terstruktur hingga ke tingkat desa.
Upaya sistematis ini diperlukan untuk memenangkan narasi publik sebelum dampak ketidakpastian global benar-benar mengganggu stabilitas nasional.
Penulis adalah Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI)
