CENTRALBATAM.CO.ID, BATAM – Sejumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam meminta Wali Kota Batam, Muhammad Rudi tegas dalam mengambil kebijakan yang akan diterapkan di wilayah Batam. Sehingga anggaran yang digunakan bisa menyesuaikan dalam proses perjalannya.
Hal ini diungkapkan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) DPRD dan Pemko Batam terkait penanganan Covid-19 di Kota Batam. Rapat ini berlangsung ditempat terbuka tepatnua teras DPRD Kota Batam, Kamis (16/4/2020).
Rapat ini dihadiri oleh Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, Sekrtetaris Kota Batam, Jefridin, Kepala BPKAD Pemko Batam, Malik, Kepala BP2RD, Raza Azmansyah, OPD lainnya dan beberapa anggota DPRD Kota Batam lainnya. Rapat ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto.
Salah satu Anggota DPRD Kota Batam, Tumbur M Sihaloho dari Fraksi PDI-P menanyakan langkah pasti yang dilakukan model yang mana. Apakah Karantina wilayah, PSBB, atau Lockdown? Sehingga anggaran yang digunakan bisa disesuaikan.
“Langkah yang mana yang dipilih kemudian anggaran itu bersifat fleksibel. Pastikan dulu yang mana, lalu kami DPRD mendukung anggrannya. Pertama-tama karantina wilayah ternyata berubah lagi. Dengan voting gak sesuai. Kondisi ini berdampak sosial dan anggaran. Batam bergerak karena sumbangan,” katanya.
Selain itu ia juga pertanyakan fasilitas rumah sakit rujukan yang digunakan untuk penanganan Covid-19. Bahkan jumlah orang yang sudah dirapid test hingga saat ini
“Sampai sekarang kita tak tahu berapa kamar yang sudah siap, bagaimana kesiapan rumah sakit. Rapid test itu perlu yang banyak. Kalau bisa yang dites perhari itu 1000,” katanya.(dkh)
