CENTRALBATAM.CO.ID, BATAM – Mengingat banyaknya masyarakat yang mengeluh atas hasil pembangunan infrastruktur yang terkesan asal-asalan, Anggota Komisi III DPRD Kota Batam, Rohaizat berharap ada perbaikan di 2019 ini.
Pasalnya banyak program-program yang perlu dievaluasi kembali.
“Kita harus berkaca dari 2018 memang tentunya banyak hal-hal yang perlu di evaluasi. Terurama masalah perencanaan,” ujar Rohaizat kepada Tribun, Minggu (6/1/2019).
Diakuinya banyak pembangunan yang molor dari jangka waktu yang telah ditentukan. Baik dari keterlambatan proses pelelangan, maupun kinerja dilapangan. Kondisi ini sudah menjadi catatan di Komisi III DPRD Kota Batam.
Ia berharap juga pekerjaan yang harusnya di PL kan digabung ke Kelurahan. Menurutnya banyak kontraktor yang tidak berkompeten.
“Ada beberapa titik yang kita lihat sangat fatal dari sisi kualitas dan ketepatan waktunya. Baik yang dilaksanakan dari PIK maupun dinas infrastruktur seperti Perkimtan, Cipta Karya, dan Dinas Binamarga,” tuturnya.
Ia juga menilai masalah yang sudah membudaya di Kota Batam, yaitu banjir. Prosesnya saat ini sedang lagi berbenah, wajar jika belum ideal penanganan banjir di Batam.
“Perencanaan sistem drainase kita supaya lebih profesional,” sesalnya.
Sebelumnya dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur masyarakat berharap Pemerintah Kota (Pemko) Batam dapat memperhatikan mutu, kualitas, kerapian dan ketepatan waktu dalam pengerjaannya.
Namun efek Program Percepatan Infrastuktur Kelurahan (PIK) terkesan asal dibangun tanpa kualitas dan mutu. Hal ini disampaikan dalam laporan reses DPRD Kota Batam.
Juru Bicara Fraksi PDI-P, Sugito mengatakan bahkan ada pembangunan yang dibangun pada last time.
Sekretaris dari Fraksi PKS, Rohaizat mengatakan masyarakat mengeluhkan di beberapa titik pembangunan infrastruktur kualitasnya jelek dan tidak rapi sehingga terkesan seperti proyek kejar tayang dan asal-asalan.
Fraksinya mendorong Pemko untuk terus meningkatkan pengawasan di lapangan. “Sehingga hal ini tidak terjadi lagi di tahun berikutnya,” ujar Rohaizat.
Ia melanjutkan selain infrastruktur, masyarakat juga meminta pemerintah menekan kenaikan harga sembako khususnya menjelang perayaan besar seperti Natal dan Tahun Baru.
Sementara itu Fraksi Gerindra melalui juru bicaranya, Harmidi Umar Husein mengatakan pembangunan baru maupun perbaikan jalan rusak pada segala jenis jalan di seluruh wilayah Batam belum direalisasikan.
Fraksi Gerindra juga menilai hingga saat ini banyak keluhan masyarakaat terkait belum terealisasinya pembangunan infrastuktur tersebut.
“Kami mohon kepada Wali Kota Batam agar memperhatikan permasalahan ini,” tegas Harmidi.(*)
