CENTRALBATAM.CO.ID, BATAM – Proses lelang pengelolaan SPAM Batam ikut disorot oleh Wakil Ketua II DPRD Batam, Ruslan Ali Wasyim. Pasalnya, Badan Pengusahaan (BP) Batam akan kembali mengulang tahap prakualifikasi untuk proses lelang tersebut.
“Ini bukan persoalan dukung mendukung. Ini perlu ditelusuri juga terkait pembatalan prakualifikasi oleh BP Batam. Siapapun nanti yang mengelola, harusnya sesuai dengan mekanisme,” ujar Ruslan, Minggu (5/9//2021).
Selain itu, Ruslan juga meminta agar operator pemenang harus memberikan pelayanan lebih baik dari sebelumnya. Juga tidak membebani masyarakat baik dari segi tarif dan menurunnya kualitas air.
Ruslan beranggapan, dalam pengelolaan SPAM ke depannya, pemerintah daerah sebetulnya juga harus mengambil peran terkait konsesi air sendiri. Sebab, sepengetahuannya, pengelolaan air di Batam selama ini pun tak memberikan sumbangsih signifikan terhadap kas daerah.
“Pemda dapat apa? Selama ini, tidak ada masuk ke kas daerah terkait pengelolaan air selama ini. Jadi, kami (DPRD) mendorong Pemda untuk ambil bagian,” lanjutnya.
Minimal, kata dia, pundi-pundi Pendapatan Asli Daerah (PAD) ikut bertambah dari pengelolaan SPAM ke depan. “Paling mudah ikut dalam penyertaan modal saja. Karena ini investasi terus berkembang,” paparnya.
Perihal lelang sendiri, Ruslan juga meminta agar prosesnya harus transparan dan memegang teguh prinsip akuntabilitas. Sebab nantinya, kualitas pelayanan dan ketersediaan air di Batam harus berjalan sinkron di bawah kendal operator baru. Mengingat, kebutuhan akan air juga sangat mempengaruhi pertumbuhan investor di Batam.
“Industri sangat memerlukan jaminan air ini. Jadi, pemenang tidak hanya sebatas diloloskan tapi juga harus memenuhi spesifikasi pengelolaan dan kalau bisa berpengalaman,” pungkasnya.
Selain Ruslan, Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Republik Indonesia, Rizal E. Halim juga menyorot proses lelang SPAM di Batam.
Ia meminta, pengelolaan air bersih di Batam ke depannya dapat dimaksimalkan. Sehingga, keluhan warga terhadap kinerja operator pengelola juga dapat minimalisir. “Paling penting, hak-hak konsumen harus diperhatikan,” tegas Rizal kepada Tribun Batam. (dkh)
