CENTRALBATAM.CO.ID, BATAM– Pengajuan anggaran di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam kembali menuai sorotan dari Komisi IV DPRD Kota Batam. Kali ini terjadi saat rapat dengar pendapat membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018.
Dari masing-masing anggota, termasuk ketua dan sekretaris, mempertanyakan besaran anggaran dan peruntukannya. Seperti dari Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam, Djoko Mulyono. Dia mempertanyakan anggaran senilai Rp 8,7 miliar yang diperuntukkan pembinaan organisasi.
“Anggaran sebesar ini banyak untuk kegiatan seremonial, sewa-menyewa, tim penggerak PKK, kejuaraan, tak menyentuh langsung kepada masyarakat. Ini masukan saja, bagaimana kalau dikurangi,” kata Djoko.
Dia menyarankan, agar dari peruntukkan anggaran sebesar Rp 8,7 miliar tersebut juga bisa dialokasikan untuk mengantisipasi bantuan anak-anak miskin berobat. Sebab, menurut dia, posting anggaran untuk itu, selain berada di Dinas Kesehatan, juga terdapat di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.
“Kalau bisa ini ditinjau ulang kembali. Karena kontradiksi. Kami harapkan peruntukan anggaran bisa menyentuh langsung ke masyarakat. Kalau yang ada sekarang, selesai acara selesai kegiatan,” ujar dia.
Menanggapi itu, Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam, Hasyimah mengatakan, pihaknya menyadari kalau anggaran yang diajukan memang terkuras diperuntukkan pembinaan organisasi. Sebab insentif untuk kader Posyandu naik. Dari sebelumnya Rp 175 ribu, naik menjadi Rp 200 ribu. Selain itu, ada beberapa kegiatan lainnya.
“Jadi anggaran itu bukan untuk seremonial saja. Ada 10 program PKK yang dilombakan mulai dari kelurahan sampai ke tingkat provinsi. Kalau tak ada evaluasi, memberikan uang pembinaan, tak ada semangat untuk membuat lebih bagus lagi,” kata Hasyimah.
Sementara Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Batam, Udin P Sihaloho, mempertanyakan soal persentase peningkatan anak di panti asuhan dan pertumbuhan panti asuhan di Batam dari tahun ke tahun. Sebab tak dipungkiri dia, ada oknum-oknum panti yang sengaja bermain terkait peruntukkan bantuan yang dikhususkan untuk anak panti.
Namun dari penjelasan pihak Dinsos, Udin tak mendapat jawaban yang memuaskan. Dia balik mempertanyakan Dinsos yang bisa merumuskan perkalian, dengan besaran Rp 25 ribu per hari dikali 1.551 dikali 180 hari hingga didapat angka Rp 6,9 miliar. Angka itu diperuntukkan untuk bantuan permakanan anak panti.
“Jadi bagaimana bisa menggambarkan 1551 ini? Rp 25 ribu kali per anak, dapat sekian miliar. Sampai sana anaknya makan mi instan juga. Satu dibagi dua lagi. Kami tak mau tiap tahun dinaikkan anggarannya, jadi soal anggaran ini tetap akan dipotong,” kata Udin.
Dari Komisi IV DPRD Kota Batam sepakat kalau Dinsos harus melakukan verifikasi ke lapangan. Agar posting anggaran yang diajukan bisa bermanfaat langsung, tepat sasaran.
“Tahun ini kami memang akan melakukan pembenahan,” kata Hasyimah.
