CENTRALBATAM.CO.ID, BATAM– Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) memastikan tidak ada tenaga kerja asing (TKA) dalam proyek kawasan pariwisata terpadu Funtasy Island di Pulau Manis Kecamatan Belakang Padang Kota Batam, Kepulauan Riau.
Direktur Jendral (Dijen) Imigrasi Ronny Franky Sompie yang memimpin langsung Tim Pora (Pengawasan orang Asing) melakukan sidak di Pulau Manis tidak menemukan adanya TKA yang bekerja pembangunan Fantasy Island tersebut.
“Sudah dijawab oleh pengembang Fantasy Island tadi. Tidak mempekerjakan TKA dan kami datang ke sini (Pulau Manis) untuk memastikan apakah benar atau tidaknya ada TKA,” katanya, usai berdiskusi dengan pengelola Fantas Island, Senin (8/8/2016).
Ronny Franky Sompie mengatakan akan terus mengawasi dan memastikan tidak ada pelanggaran peraturan dalam pelaksanaan pembangunan tempat wisawata terpadu itu. Pihaknya menugaskan, Kepala Kantor Imigrasi Klas II Belakang Padang, I Made Sudarta untuk melakukan pengecekan berkala.
“Nanti secara fisik, Kepala Kantor Belakang Padang, I Made Sudarta yang akan mengecek, tentu dengan aparat terkait,” ujarnya.
Ronny menegaskan Pulau Manis yang dijadikan tempat wisata yang diberi nama Fantasy Island adalah bagian dari NKRI, bukan wilayah Singapura, seperti yang dipromosikan di media massa negara jiran.
“Ini adalah daerah NKRI, investornya anak bangsa kita. mudah-mudahan jadi masukan yang baik bagi devisa negara,” katanya.
Sementara untuk perizinan yang diajukan pihak pengelola terkait pendirian Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) khusus di kawasan resort Funtasy Island masih melakukan pengkajian lebihd dulu.
“Harus kami kaji dulu bersama, terkait kebutuhan Custom Imigration and Quarantine (CIQ), mengikat aspek pengamanan, kepolisian, dari aparat keamanan lain, TNI AL, Bakamla juga sudah memberikan masukan,” kata Ronny Franky Sompie.
Hingga saat ini, pintu masuk wisman ke Pulau Manis masih harus melalui TPI yang berada di Kota Batam, belum bisa langsung dari Singapura ke Fantasy Island. Termasuk sejumlah selebritis dunia, yang sudah berkunjung ke pulau itu, seperti foto-foto yang dilansir situs resmi Funtasy Island.
“Mereka (silibiritis) pasti melalui TPI yang berada Sekupang, tidak bisa langsung di sini, bisanya di Sekupang baru ke sini,” kata Ronny.
Pada dasarnya Ditjen Imigrasi mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan kunjungan wisman ke dalam negeri. Namun, tetap harus mengedepankan keamanan.
Saat ini sudah terdapat sembilan CIQ di pintu-pintu masuk di Kepri dan untuk menambah CIQ yang baru, maka perlu banyak pertimbangan, menyangkut jumlah sumber daya manusia yang bertugas mengawasi dan berbagai perlengkapan serta peralatan.
“Custom juga ada alat yang harus ditempatkan, harus dikoordinasikan secara baik,” kata Ronny.
Sementara Satya Wirhardi, Kepala cabang PT Batam Island Marina pengelola Fantasy Island di Pulau Manis Kecamatan Belakang Padang, memastikan tidak ada TKA yang bekerja membangun villa dan resort tersebut.
Dalam diskusi dengan tim Pora terkait atas isu Pulau Manis atau Fantasy Island menjadi bagian Singapura langsung dibantah Satya Wirhardi.
Dia mengaku Pulau Manis yang dijadikan tempat tujuan wisata itu masih dalam proses pembangunan dan finishing. Bahkan pihaknya masih mengajukan TPI kepada pihak terkait, namun belum teralisasi.
“CIQ (Custom, Immigration and Quarantine) saja belum ada. Bagaimana bisa wisatawan asing tanpa ada pemeriksaan datang ke Fantasy Island. Apalagi cukup pemeriksaan di Singapura dan langsung ke Pulau Manis. Itu tidak benar, pulau ini masih dalam pembangunan,” katanya.
Sementara dalam diskusi itu Kepala Badan Intelejen Negara Daerah (BINDA) Kepri Brigjen TNI Yulius Selvanus menyampaikan bahwa marketing atau promosi Fantasy Island sempat meniciptakan opini publik. Promosi melalui situs online atau website, disebutkan bahwa setiap wisatawan asing yang ingin datang ke Fantasy Island hanya sekali diperiksa di CIQ Singapura dan langsung ke pulau tersebut.
“Promosi inilah yang menimbulkan opini publik, dan seolah-olah Pulau Manis yang dijadikan tempat wisatwa Fantasy Island bagian dari negara Singapura. Beberapa waktu lalu kita membahas dalam rapat dengan Menkopolkam. Jadi kita minta promosi tidak perlu menimbulkan opini publik,” katanya.
