CENTRALBATAM.CO.ID, BATAM – Bagi media yang berpihak kepada salah satu pasangan calon (paslon) peserta Pemilihan kepala daerah (Pilkada) haram hukumnya.
Demikian disampaikan anggota Dewan Pers, Jamalul Insan dalam Webinar dengan tema Literasi Pemberitaan dan Mencegah Berita Hoax di Pilkada 2020, yang digelar Dewan Pers dan Kemkominfo, Rabu (23/9/20).
“Media harus memainkan peran sesuai fungsinya, memenuhi kebutuhan informasi masyarakat. Media berkewajiban menyampaikan informasi dari semua golongan, bukan hanya untuk kepentingan satu kelompok tertentu,” kata Jamalul.
Dewan Pers, selalu mendorong perusahaan media untuk bersikap netral dalam pelaksanaan pilkada. Harus memberi ruang kepada seluruh kontestan, bukan hanya kepada satu paslon atau kelompok tertentu saja.
Untuk sanksi, diatur secara resmi bagi media yang melanggar. Juga ada sanksi sosial yaitu hukuman dari masyarakat atau publik.
“Publik akan menilai mana media yang netral atau tidak. Ini sebenarnya hukuman yang cukup berat bagi perusahaan media,” kata dia.
Selain itu Dewan Pers juga menegaskan wartawan yang masuk dalam struktur tim sukses (timses) salah satu pasangan calon yang menjadi peserta Pilkada harus mundur dari profesinya.
“Agar independensi seorang wartawan tidak berbenturan dengan kepentingan, sebaiknya wartawan yang bersangkutan harus mundur.
Jamalul megakui wartawan untuk ikut aktif jadi timses salah satu kontestan pilkada, sejauh ini tidak ada larangan. Namun, Dewan Pers telah menerbitkan surat edaran agar wartawan yang masuk dalam struktur timses supaya nonaktif dari kegiatan jurnalistik.(dkh)
