BERBAGI
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Lorupsi (KPK) Basaria Panjaitan menjadi pembicara dalam kegiatan Konsolidasi dan pemantapan bebas korupsi bagi OPD dan Desa di Kabupaten Lingga, yang berlangsung di aula hotel PIH Batam Center, Rabu (8/2/2017).

CENTRALBATAM.CO.ID, LINGGA-Kabupaten Lingga diharapkan menerapkan sistem pemerintah yang E-Goverment untuk mendukung tercapainya misi Lingga bebas korupsi. Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Lorupsi (KPK) Basaria Panjaitan yang menjadi pembicara dalam kegiatan Konsolidasi dan pemantapan bebas korupsi bagi OPD dan Desa di Kabupaten Lingga, yang berlangsung di aula hotel PIH Batam Center, Rabu (8/2/2017).

“By system ini memang akan tampak dengan jelas, masyarakat pun bisa dengan mudah memantau. Karena dalam sistem ini nanti, semua akan terang benderang,” kata Basaria.

Basaria sendiri akan mengupayakan pendampingan seperti permintaan yang diajukan kepada daerah ke KPK. Kemudian mengapresiasi keseriusan Bupati Lingga Alias Wello untuk menciptakan sebuah pemerintahaan yang bebas dari korupsi.

Baca Juga:  Pasca Bencana Tanah Longsor, Danramil 01/0315 Kerahkan Anggot Goro

Di tahun 2016 lalu, KPK melakukan pendampingan di beberapa daerah seperti, Provinis Banten, Riau dan Sumatera Utara. Tiga daerah tersebut menjadi fokus KPK karena beberapa Gubernurnya terjerat masalah korupsi.

Selain itu, tiga provinsi lain juga mendapat pendampingan KPK, seperti Papua, Papua Barat dan Aceh, karena mendapatkan otonomi khusus dengan anggaran yang dikelola berjumlah triliunan.

“Kepri tahun lalu tidak masuk dalam pendampingan yang diminta daerah. Namun tahun ini akan kita pilih dan sifatnya seperti buka cabang. Ada orang-orang kami yang ditempatkan disana. Ada juga 3 daerah lain yang memang memina untuk didampingi,” ujarnya.

Salah stau cara yang dilakukan KPK dalam penerapan E-Goverment dengan memberikan pelatiihan khusus di beberapa daerah yang menurut penilaiannya sudag relatif baik dalam menerapkan sisitem baru.

Baca Juga:  Rapat Terkait Kerusakan Infrastruktur Akibat Hujan, Apri Sujadi ; Semua Sepakat Pulihkan Yang Rusak

“Seperti Surabaya contohnya, karena kotanya dinilai relatif baik. Sementara untuk kabupaten, seperti Bogor dan Badung Provinsi Bali,” jelasnya.

Beberapa kota memakai sistem elektronik pemerintahan. Mulai dari usulan Musrenbang, perencanaan, hingga penganggarannya dipaparkan secara transparan menggunakan sistem tersebut.

Pola seperti ini, sangat mendukung terciptanya pemerintahaan yang bersih dari tindakan korupsi. Hanya saja, tidak semua daerah mau menerapkannya.

“Kalau di Lingga sudah ada internet, mestinya sudah bisa menerapkannya. Programnya itu mereka buat simple. Bahkan sangking mudahnya, kita melihat tidak perlu dari komputer,” ungkapnya.

Sebelumnya, Bupati Lingga Alias Wello dalam sambutan singkatnya saat kegiatan tersebut menyampaikan, niat besar Kabupaten Lingga untuk bebas korupsi.

Baca Juga:  13 Fasilitas Pendidikan Terdampak Di Bintan

Karena alasan tersebut, Pemkab Lingga mengundang lembaga sebesar KPK agar mendukung upaya Kabupaten Lingga mewujudkan cita-cita terbebas dari tindak korupsi, menuju Lingga Terbilang 2020.

“Banyak potensi pelanggaran hukum dalam pelaksanaan pemerinthan yang kapan saja bisa menjerat para pejabat. Dengan kedatangan ibu kemari (Basaria red), kami mengharapkan Kabupaten Lingga mendapat semacam bimbingan atau pendampingan dari KPK kedepan,” katanya.

Alia Wello berkomitmen, kabupaten yang dipimpinnya hingga akhir periode tahun 2021 itu harus benar-benar bersih dan bebas dari korupsi.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY