BERBAGI
PLH Gubernur Kepri Menyerahkan Surat Perintah Bupati Bintan

CENTRALBATAM.CO.ID, BINTAN –Bupati Bintan, Apri Sujadi meminta agar 219 ASN Bintan segera menyelesaikan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di awal tahun 2021 ini. Hal tersebut dikatakannya usai memimpin rapat bersama sejumlah OPD Bintan di Ruang Rapat 2 Kantor Bupati Bintan, Rabu (17/2) pagi. Dikatakannya juga, LHKPN merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan. Disamping itu juga sebagai kewajiban sebagai seorang  pejabat ataupun penyelenggara negara.

” Persentase masih 71,8 % ASN Bintan yang sudah menyelesaikan LHKPN. Kita meminta agar 219 ASN Bintan yang belum menyelesaikan LHKPN dapat segera menindaklanjuti hal tersebut ” ujarnya

Sementara itu, Kepala BKPSDM Bintan, Irma Annisa menuturkan 219 ASN Bintan yang belum menyelesaikan LHKPN tersebar di banyak OPD dan Kecamatan. Ia menghimbau, agar hal ini menjadi perhatian bagi Kepala OPD dan Camat untuk mengawasi dan mengarahkan pegawainya dalam menyelesaikan LHKPN agar tepat waktu.

Baca Juga:  Pulau Penyengat Akan Dipercantik, Pemprov Kepri Benahi Infrastruktur, Cagar Budaya dan Air Bersih

“Sudah kita sampaikan saat rapat tadi, selain LHKPN kita juga menghimbau untuk seluruh ASN khususnya staff dapat menyelesaikan LHKASN. LHKASN dimulai pembuatan akun nya oleh Inspektorat  pada akhir tahun 2019, tapi progres pelaporan di tahun 2020 hanya sekitar 50% . Maka untuk  tahun 2021 ini kita harapkn bisa 100% ” tegasnya

Dikatakannya juga bahwa Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) termasuk hal baru di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN). Bahkan bisa dikatakan adanya kewajiban melaporkan harta kekayaan ini baru dilaksanakan tahun ini. Biasanya laporan harta kekayaan hanya dilakukan oleh pejabat negara atau pemerintah dalam Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).

Baca Juga:  Rudi Dorong Mubaligh Jadi Pengusaha, Tingkatkan Kesejahteraan Pendakwah

“LHKASN itu adalah daftar seluruh harta kekayaan ASN berserta pasangan dan anak yang menjadi tanggungan. Laporan tersebut dituangkan dalam formulir LHKASN yang telah ditetapkan Menteri PAN-RB,” jelasnya

Saat ditanya apakah ada perbedaan antara LHKPN dan LHKASN, Irma mengungkapkan dua hal tersebut punya banyak perbedaan. Ia mencontohkan jika di LHKPN, tujuan penyampaiannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maka di LHKASN ditujukan ke Kementerian PAN dan RB melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atau Inspektorat sebagai admin verifikasi pelaporannya.

“Kewajiban ini berlaku bagi seluruh ASN yang tidak melaporkan harta kekayaannya dalam LHKPN, baik itu PNS golongan I sampai IV yang bukan pejabat “tutupnya (Ndn)

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY