CENTRALBATAM.CO.ID, NATUNA – Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Kabupaten Natuna 2022. Di buka langsung oleh Gubernur kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad, Berlangsung di gedung Sri Serindit Ranai, Senin (21/3/2022).
Musrenbang kali ini mengusung Tema “Peningkatan Daya saing daerah melalui penguatan Infrastruktur dan percepatan ekonomi”.
Dalam sambutannya Ansar Ahmad berjanji akan memberikan perhatian khusus untuk Natuna. Mengingat ketertinggalan yang di alami Natuna, terlebih lagi potensi Natuna yang memadai.
Untuk itu pihaknya akan terus berupaya meningkatkan kemajuan Natuna di bidang infrastruktur.
“Ke depan, Natuna akan menjadi prioritas provinsi,” kata Gubernur Ansar.
Contohnya jalan nasional. Menurut Ansar, nanti Pemprov akan mendorong tambahan dana melalui anggaran Dana Alokasi Khsusus (DAK).
“Sementara untuk jalan provinsi, akan kita anggarkan melalui APBD provinsi,” ucapnya.
Bicara Natuna, menurut Ansar, harus dalam kerangka nasional. Jadi apapun yang menjadi aspirasi masyarakat akan didukung. Seperti cita-cita mewujudkan kabupaten ini menjadi provinsi.
“Jangan takut, sebagai kepala daerah saya akan mendukung,” kata Ansar.
Apalagi posisi Natuna sangat strategis. Potensi laut, minyak dan gasnya sangat besar.
Pemerintah pusat sendiri bahkan menempatkan elemen pertahanan nasional di kabupaten ini.
“Jika didukung dengan status pemerintah yang lebih kuat, saya yakin kemajuan Natuna lebih baik,” ungkap Ansar.
Terkait pelaksanaan Musrenbang, ia menyarankan apapun program yang dibahas harus memiliki refrensi.
Dan yang paling penting adalah angka pertumbuahan ekonomi.
Alasannya, pertumbuhan ekonomi merupakan wujud dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah.
“Dari PDRB inilah gambaran perkembangan pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu,” katanya.
Adapun pertumbuhan ekonomi Natuna secara agregat naik 2 persen pada 2021.
Ansar menjelaskan bahwa penopang terbesar pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri adalah pariwisata.
Pada 2019, provinsi ini menjadi daerah urutan kedua terbanyak yang dikunjungi wisatawan setelah Bali.
“Tapi dua tahun belakang ini kita mengalami kemerosotan kunjungan wisatawan sebanyak 99,4 persen,” ujar Ansar.
Nah, Untuk meningkat pertumbuhan ekonomi dari sektor pariwisata di Natuna, Ansar akan berkoordinasi dengan kementerian terkait. Agar pelabuhan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Serasan bisa digunakan untuk entry point pariwisata.
“Karena sayang pelabuhan yang dibangun sampai lebih dari Rp 100 miliar kalau hanya dimanfaatkan untuk perdanganan antara masyarakat Serasan dan Malaysia saja. Nilai tambah untuk ekonominya realatif kecil,” tuturnya.
Gubernur mengapresiasi keberhasilan Pemkab menekan angkat stunting. Sehingga menjadi yang terbaik kedua se-Indonesia.
Sementara itu, Sekda Kabupaten Natuna, Boy Wijanarko membacakan sambutan Bupati Natuna ia menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Natuna dalam kurun dua tahun melambat akibat pandemi Covid-19.
Itu sebabnya tantangan terbesar Pemkab ke depan adalah mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. Serta menstabilkan pertumbuhan ekonomi yang terpuruk.
Dengan kebersamaan, Boy optimis pertumbuhan ekonomi bisa normal lagi.
Pada kesempatan ini Sekda juga menyampaikan tujuh usulan prioritas yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
Di antaranya, lanjutan pembangunan Jalan Batubi-Kelarik, pemeliharaan jalan Padang Hangus Cemaga, pemeliharaan jalan SP 1 Batubi, lanjutan pembangunan Pelabuhan Nyit-nyit di Pulau Tiga, pembangunan Pelabuhan Samudra di Teluk Buton, pergelaran atraksi pariwisata tingkat provinsi dan bantuan rumpun bagi nelayan.
“Dengan hadirnya Bapak Gubernur di Musrenbang, besar harapan kami usulan prioritas dalam rangka peningkatan ekonomi infrastruktur dapat terwujud pada tahun anggaran 2023,” kata Boy.
Melalui Musrenbang, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diharap dapat menjaring semua masukan dari stakeholder terkait. Serta memunculkan inovasi guna menyelesaikan masalah.
OPD juga diimbau segera menyusun program kegiatan maupun sub kegiatan serta target kinerja yang akan dilakukan pada 2023. Sesuai dengan visi dan misi serta isu strategis.
Musrengbang merupakan kewajiaban yang harus diselenggarakan pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Tentang Sistem Perencanaan Nasional.
Juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86.
Musrenbang dilaksanakan bertingkat. Mulai dari desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi dan tingkat nasional.
“Karena Musrenbang mulai dari tingkat bawah, kita mengadopsi kebutuhan-kebutuhan prioritas masyarakat di masing-masing kabupaten kota. Hasil dari Musrenbang akan dituangkan dalam rencana kerja pembangunan tahunan yang wujudnya adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dari masing-masing kabupaten kota,” cetusnya.(put)
