CENTRALBATAM.CO.ID, BINTAN –Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) cabang Tanjungpinang, mengatakan telah menyiapkan sebanyak dua debt collector untuk menagih ke rumah para penunggak iuran. Hanya saja, pihak BPJS tidak mau menyebut mereka sebagai debt collector, melainkan kader JKN.
Pengunaan jasa kader JKN ini katanya dilakukan untuk category peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP). Kemudian, untuk pemakaian jasa para kader itu katanya dilakukan jika peserta tidak melakukan pembayaran selama enam.
“Kalau kader JKN itu ya, mereka itu bekerja turun atas nama BPJS kesehatan yang ditagih itu kan yang menunggak. Selain menagih juga memberikan informasi pada masyarakat manfaat dari BPJS kesehatan ini,” kepala SDM umum dan komunikasi public BPJS kesehatan wilayah Tanjungpinang – Bintan di kantornya, Senin (5/11/2019).
Ditanya terkait apakah kehadiran kader JKN itu tidak menciptakan masalah baru ditengah-tengah masyarakat, Agus mengatakan tidak. Sebab para kader ini telah dibekali trik-trik untuk menghadapi masyarakat.
“(Kader) setelah direkrut kan diberi pembekalan dulu. Kita berikan pelatihan bagaimana cara memberikan informasi dan menagih masyarakat. Kemudian, setiap bulan kita juga mengumpulkan mereka untuk menggali perkembangan di lapangan,” katanya.
Sementara itu, salah satu peserta JKN PBPU, Manalu saat ditanyai terkait kehadiran debt collector ini mengaku keberatan. Sebab menurutnya jika memang ada uang pihaknya tidak akan menunggak pembayaran.
Manalu menjelaskan, ia merupakan peserta PBPU kelas III dengan iuran bulanan sebesar Rp 25.000.
“Nah, iuran sebesar itu saja kan masih nunggak karena kondisi ekonomi seperti saat ini. Terus katanya tadi kan bulan Januari (2020) ini katanya naik 100 persen yaitu Rp 42.000. Jika Rp 25.000 saja menunggak, apalagi setelah dinaikan nantinya,” ujarnya.
“Nah, anggap selama 6 bulan tidak uang terus tiba-tiba ditagih ke rumah dan saat itu ada tetangga. Kan bisa emosi karena malu sama tetangga. Jangankan ditangih karena iuran, ditagih karena kita utang saja loh bisa masalah,” tambahnya.
Oki, warga Toapaya peserta lain saat ditanyai pendapatnya mengatakan baginya tidak masalah jika ditagih. Sebab ia pernah merasakan manfaat BPJS yang begitu nyata.
“Selama dua tahun saya bayar BPJS cuma Rp 600 ribu. Kemudian pasa saya berobat ke RS biaya lebih dari Rp 1,5 juta. Berarti tanpa BPJS, saya utang ke rumah ke rumah sakit. Jadi nurut saya, iuran itu termasuk kecil mengingat biaya berobat itu mahal. Dan wajar kalau BPJS mengirim para kader untuk mengingatkan demi kita juga,” pungkasnya. (Ndn)
