CENTRALBATAM.CO.ID, BATAM-Wakil Kepala BP Batam Agus Tjahajana Wirakusumah mengatakan membutuhkan waktu hingga 2,5 tahun untuk menyelesaikan permasalahan pada 7.200 hektare lahan di Batam yang bermasalah.
“Lahan di Batam yang bermasalah ada sekitar 7.200 hektare yang terbagi dalam banyak pengalokasian. Perintah dari pusat ini harus dibereskan. Setidaknya butuh 2,5 tahun agar tuntas,” katanya, Jumat (10/3/2017).
Selama hampir setahun menjadi pejabat di BP Batam, Kepala dan deputi di BP Batam sudah melakukan berbagai upaya termasuk memanggil pemegang alokasi lahan untuk minta komitmen apakan bersedia segera membangun atau tidak.
“Sudah banayak yang dipanggil. Ada yang melapor sudah bisa membangun, ada juga yang belum bisa membangun namun masih komitmen. Hingga saat ini yang sudah bisa dibangun sekitar 200 hektare saja,” kata Agus.
BP Batam, harus memeriksa satu persatu berkas pengalokasian lahan sehingga hal tersebut menjadikan proses penyelesaian lahan di Batam memakan waktu lama.
“Kami harus pastikan seperti apa pengalokasian lahan oleh pemimpin sebelumnya. Karena sangat banyak sehingga membutuhkan proses,” katanya.
Ketua Kadin Kepri, Makruf Maulana mengatakan dibuat bingung dengan lamanya pengurusan lahan di Batam sementara sebagai penerima alokasi dituntut segera melakukan pembangunan.
“Sebagai pengusaha kami ini kebingungan, banyak izin yang harus kami urus untuk bisa membangun. Sementara pengurusannya lama. Bahkan investor kami sudah komplain dengan kondisi ini,” katanya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Luhut Binsar Panjaitan di tempat yang sama memaklumi lamanya pengurusan lahan di Batam.
“Ini kan warisan dari pimpinan-pimpinan terdahulu, kami maklumi kalau lama. Tapi juga jangan lama-lama. Kalau lama-lama artinya ini kemunduran,” katanya.
Sebagai menteri, juga harus mendengarkan keluhan dari pengusaha mengenai hal ini.
“Makanya saya kesini. Untuk mencari solusi agar masalah lahan bisa tuntas dan pengusaha bisa membangun,” kata Luhut.(ant/ctb)
