CENTRALBATAM.CO.ID, TANJUNGPINANG – Pengembangan wilayah di daerah tetap menjadi kewenangan daerah dimulai dari pelaksanaannya hingga hasil yang didapat.
“Apalagi Kepri yang 96 persen wilayahnya adalah laut, dengan segala sumber daya yang dimiliki didalamnya harus benar-benar dapat dirasakan hasilnya untuk masyarakat Kepri,” kata Sekdaprov Kepri, H. T. S. Arif Fadillah saat mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan Penyusunan RZ-KSN Batam, Bintan, Karimun (BBK) melalui vicon dari Rupatama, lantai 4 kantor Kantor Gubernur, Dompak, Tanjungpinang, Jumat (16/10/2020).
Arid mengatakan rencana zonasi kawasan strategis nasional Batam, Bintan, Karimun (RZ-KSN BBK), banyak hal yang masih harus dikoordinasikan. Mulai dari batas wilayah perencanaan, penyelarasan RWP3K dan RZ-KSN BBK, integrasi kebijakan program nasional.
Apalagi Ranperda tentang RZWP3K yang saat ini sedang berproses sudah hampir rampung, menurut Arif jika berbeda zonasi tentu akan berubah lagi dilenasinya dan harus disusun ulang.
Pemprov kata Arif mendukung penuh dan menyambut baik rencana zonasi kawasan strategis nasional Batam, Bintan, Karimun (RZ-KSN BBK). Tapi dengan catatan hanya berupa arahan kebijakan dan program, tidak termasuk dengan kewenangannya.
Untuk itu, dari Rakor ini diharapkan Arif ada kebijakan yang selaras dan sama-sama memberikan dampak positif baik bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah serta masyarakat Kepri tentunya.
“Tujuan akhir kita tentu sama yakni bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, kami di daerah tentu menjaga kesejahteraan masyarakat Kepri,” tegas Arif.(*)
