BERBAGI
Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad (tengah) dan Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin (kiri) melakukan audiensi dengan Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan Djalil (kanan) dalam rangka pemantapan dan sinkronisasi rencana kerja Pemko Batam khususnya berkaitan dengan aspek tata ruang dan pertanahan beberapa waktu lalu | Foto istimewa

CENTRALBATAM.CO.ID, BATAM-Pemerintah Kota Batam melakukan audiensi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/Kepala BPN), Sofyan Djalil.

Audiensi yang berlangsung di Kantor Kementerian ATR, Rabu (8/2/2017), ini dihadiri langsung oleh Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad dan Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin.

Pertemuan tersebut diadakan dalam rangka pemantapan dan sinkronisasi rencana kerja Pemko Batam khususnya berkaitan dengan aspek tata ruang dan pertanahan.

Di hadapan menteri ATR, Amsakar memaparkan kondisi terkini terkait permasalah pertanahan yang ada di Batam. Di antaranya meminta kepada Kementerian ATR untuk dapat memproses pelepasan Hak Pengelolaan atas tanah yang diperuntukkan sebagai fasilitas umum (fasum), fasilitas sosial (fasos), pemerintahan, pendidikan, kesehatan, jalan dan lainnya.

Baca Juga:  BREAKING NEWS - Bengkel di Kampung Bugis Tanjungpinang Terbakar

Harapan selanjutnya diterbitkan Hak Pakai instansi pemerintah atas nama Pemerintah Kota Batam, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau atau Kementerian/Lembaga sesuai dengan kewenangannya.

“Pemko Batam membutuhkan dukungan Kementerian ATR untuk dapat memproses pendaftaran Hak Pengelolaan serta mendorong BP Batam agar dapat segera menyelesaikan dokumen pengalokasian lahan atas tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Batam, sehingga dapat diproses penerbitan Hak Pakai atas nama Pemerintah Kota Batam,” ujarnya.

Ia mengatakan, merujuk pada RPJM Kota Batam dalam 5 tahun ke depan Pemko Batam membutuhkan tanah untuk persiapan rencana pemekaran kecamatan dan dibutuhkan dukungan dari BP Batam dan Kementerian ATR untuk menjamin ketersediaan lahan dan pendaftaran hak atas tanahnya. Lahan itu nantinya akan dialokasikan untuk pembangunan kantor camat, lurah, polsek, puskesmas, sekolah serta fasum fasos lainnya.

Baca Juga:  Kisah Cinta BB Kandas di Tanjung Priok Karena Iptu Nyoman Mahendra

Selain permasalahan tersebut juga dilaporkan kepada Menteri ATR/Kepala BPN mengenai kawasan Rempang, Galang dan Galang Baru juga terkait tata ruang Kota Batam.

Laporan dipaparkan oleh Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Kota Batam, Wan Darussalam. Disebutkan bahwa Pemko Batam saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

Menjawab hal tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil mengatakan permasalahan Batam sudah menjadi perhatian khusus dari pemerintah pusat. Bahkan Presiden Jokowi telah berkali-kali melakukan rapat kabinet terkait pengembangan dan meningkatkan daya saing Batam.

“Presiden Jokowi menaruh perhatian besar terhadap Batam”, ujarnya.

Terkait permasalahan yang dilaporkan oleh Pemko pada kegiatan audiensi ini, Sofyan Djalil akan membahas lebih lanjut dengan Menteri Koordinator Perekenomian yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Kawasan. Ia berharap dalam dua minggu ke depan bersama jajaran Kementerian ATR dan Kementerian terkait dengan lahan akan datang ke Batam guna mendudukkan masalah ini.

Baca Juga:  Perlu Waspada, Begal Payudara Beraksi di Bintan

“Siang ini saya ada rapat dengan Pak Menko dan akan saya laporkan hal ini. Dua minggu lagi mudah-mudahan kami bisa ke Batam untuk membahas dan mengurai masalah ini,” katanya.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY