CENTRALBATAM.CO.ID, BATAM-Empat jabatan kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di pemerintah kota (Pemko) Batam dilelang. Pelelangan jabatan itu pun sudah mendapat rekomendasi dan persetujuan dari Komite Aparatur Sipil Negara.
Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Batam Jefridin mengatakan empat jabatan yang dilelang masing-masing Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Sosial dan Pemberyaan masyarakat, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, dan Direktur RSUD Embung Fatimah.
Dilelang empat jabatan itu, karena sampai saat ini masih masih diduduki pelaksanaan tugas. Tiga jabatan diantaranya itu kosong sejak Desember 2016. Seperti jabatan Kepala Dinas Sosial ditinggalkan pejabat sebelumnya Raja Kamarul Zaman yang kini menduduki jabatan staf ahli dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan ditinggalkan Zulhendri mutasi ke Pemprov Kepri.
“Selama tiga pekan pendaftaran berlangsung mulai dari 1 sampai 21 Februari 2017,” kata Jefriden, Minggu (5/2/2017).
Untuk tahapan seleksi administrasi, kata Jefriden dijadwalkan dari 2 sampai 2 sampai 22 Februari 2017. Kemudian hasilnya diumumkan pada 23 Februari 2017.
Selanjutnya, bagi yang lulus administrasi dilanjutkan pada 24 Februari sampai 1 Maret 2017 untuk assesment test. Seterusnya, peserta harus menulis makalah presentasi dalam seleksi selanjutnya. Peserta juga akan ikuti wawancara dengan tim panitia seleksi.
“Harapan kita, akhir Maret sudah di lantik. Proses seleksi satu bulan lebih,” katanya.
Terpisah, Kabag Humas dan Protokol Pemko Batam, Ardiwinata mengatakan pendaftaran untuk mengikuti peserta lelang jabatan harus memenuhi sejumlah syarat. Seperti berstatus sebagai pengawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemprov Kepri serta Pemerintah Kabupaten dan Kota di Kepri. Kemudian memiliki pangkat atau golongan IV/a.
“Pernah dan atau sedang menduduki jabatan eselon II atau eselon III. Seterusnya usia maksimal 58 tahun pada 1 November 2016, pendidikan strata 1, dan memiliki sertifikat diklat Kepemimpinan atau yang dipersamakan,” katanya.
Pendaftar harus mengantongi penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) PNS sekurang-kurangnya bernilai baik selama dua tahun terakhir. Kemudian tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan atau tingkat berat, serta tidak sedang menjalani hukuman disiplin atau tidak dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
