CENTRALBATAM.CO.ID, BATAM – Kegiatan Reklamasi atau penimbunan laut dengan tanah kian meluas. Tampak di beberapa lokasi permukaan laut yang semula luas, kini semakin menyusut.
Menanggapi hal itu, Badan Pengusahaan (BP) Batam mengatakan pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin reklamasi.
Tidak berwenangnya BP Batam dalam memberikan atau menerbitkan perizinan, karena Batam masuk dalam kawasan strategis nasional. Sehingga untuk kewenangan izin reklamasi itu, berada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
“Kami tak ada wewenang, itu dari KKP langsung,” kata Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Lainnya BP Batam, P. Robert M Sianipar.
Dikatakannya juga, saaat ini BP Batam masih berupaya agar kewenangan tersebut bisa dilimpahkan ke BP Batam karena berkaitan dengan investasi.
“Kita sudah dua kali diskusi, agar kewenangan di KKP ini bisa dilimpahkan ke BP Batam. Tapi belum dikabulkan sampai sekarang,” kata Robert.
Meski BP Batam tak mempunyai kewenangan, namun hal itu dianggap harus (penting) mengingat sudah cukup banyak aktivitas pemotongan lahan yang diperuntukkan reklamasi dan tentunya sangat memprihatinkan.
Beberapa lokasi yang saat ini menjadi titik pemotongan bukit untuk menimbun laut, salah satu kawasannya yaitu bukit Baloi Kolam.
Robert menegaskan, BP Batam belum pernah mengeluarkan izin terkait hal itu. Sehingga kegiatan cut and fill perusahaan terseut harus dihentikan.
“Kami tidak pernah mengeluarkan izin reklamasi. Karena itu kewenangannya masih di pusat. Jadi kalau ada izin-izin selama ini, terjemahkan sendirilah,” ujarnya.
Robert mengatakan, untuk perizinan reklamasi ini sendiri, ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Seperti memperhatikan izin Amdal, Ekosistem Pesisir, Akses Publik, Penataan Ruang hingga keberlanjutan kehidupan masyarakat di pesisir.
Terkait dengan izin reklamasi, BP Batam menilai pelimpahan wewenang dari pusat itu penting.
Hal ini juga didasarkan pada UU FTZ pelabuhan dan perdagangan bebas memberikan wewenang ke BP, melalui pelimpahan kewenangan dari kementerian.
“Kami ingin wewenang ini diserahkan, karena reklamasi ini investasi,” ujarnya.
Di Batam, kata Robert soal reklamasi ini sebenarnya sudah diatur dalam Perpres Nomor 87 tahun 2011 tentang rencana tata ruang strategis Batam, Bintan, Karimun. Sehingga dengan pelimpahan wewenang itu, pembangunan di Batam dirasa bisa cepat terlaksana.
“Di perpres itu sudah kelihatan, daerah-daerah laut mana saja yang akan timbul menjadi daratan. Disitu sudah ada wilayah yang diindikasikan menjadi daratan, berangkat dari Perpres. Tapi kembali lagi, terkait izin reklamasinya belum ada,” kata Robert.
Robert menunjukkan peta daerah laut yang rencananya akan dijadikan darat sesuai Perpres 87 tahun 2011 ada beberapa lokasi yang salah satunya di kawasan Belian.
