CENTRALBATAM.CO.ID, BATAM – Komisi I DPRD Kota Batam memanggil Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) yang bertugas di Kantor DPRD Kota Batam. Hal ini dikarenakan selama Desember 2022, sebanyak dua unit sepeda motor hilang di parkiran motor kantor DPRD Kota Batam.
Kedua pemilik motor tersebut milik honorer yang bekerja di lingkungan DPRD Kota Batam. Yaitu sepeda motor Yahama Mio, milik Andi hilang, Selasa, 6 Desember 2022. Sementara, motor Honda Beat warna hitam milik Novia digondol maling, Jumat, 30 Desember 2022 saat salat Jumat.
Ketua Komisi I DPRD Kota Batam, Lik Khai meminta Pengamanan Dalam (Pamdal) mengevaluasi terkait pengamanan di DPRD Batam. Menurutnya hal ini penting guna menjaga kondusifitas di lingkungan DPRD Batam.
“Di parkiran dewan inikan siapa saja bisa masuk, orang buat paspor di depan parkirnya di sini juga. Mulai sekarang ini harus dievaluasi. Setiap pengendara yang masuk harus ditanya keperluannya,” kata Lik Khai, Selasa (3/1/2022).
Diakuinya jumlah personel hanya 12 orang dan dibagi menjadi 3 shif sangat kurang untuk mengawasi luasnya kantor DPRD Batam.
“Sudah personel sedikit, ini patroli hanya sejam sekali, mana bisa kalau seperti itu,” ujarnya.
Ia meminta semua personel Satpol yang berjaga saat kejadian hilangnya motor tersebut diganti dengan personel baru sebagai bentuk penyegaran. Dan ditambah lagi jumlah personelnya menjadi 15 orang.
“Saya minta juga personel ditambah. Senin nanti semua personel baru sudah harus datang. Kita duduk bersama, koordinasi dengan Pamdal,” katanya.
Ia menilai kejadian ini sangat memalukan karena terjadi di wilayah kantor DPRD Kota Batam.
“Kalau dijaga dengan benar-benar, saya yakin hal ini tidak akan terjadi. Ini sudah sangat memalukan saya pikir,” kata dia.
Di tempat yang sama, Anggota Komisi I DPRD Kota Batam, Harmidi Umar Husein menyesalkan pasca adanya kehilangan motor tersebut, pemilik motor tidak dipanggil oleh Setwan. Melainkan kedua pemilik motor bingung harus melaporkan kejadian tersebut.
“Dipanggil pun tidak. Rasa empatinya tak ada,” katanya.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Kota Batam, Utusan Sarumaha meminta agar CCTV di lingkungan DPRD Kota Batam ditambah.
“CCTV juga harus ditambah. Karena saat tanggal 6 CCTV mati,” katanya.
Sekretaris Satpol PP Kota Batam, Imam Tohari, mengatakan, ini menjadi catatan buruk di akhir tahun. Namun, pihaknya akan mengevaluasi terkait masalah tersebut.
“Tadi disarankan portal buku tutup, dan tamu yang datang wajib lapor ke pos kita. Ini untuk mencegah hal-hal serupa kembali terjadi,” kata Imam.
Berkaca dari pengalamannya, Imam juga memberi saran agar hal tersebut berjalan lancar, pihak Komisi I berkoodinasi dengan seluruh anggota terkait penerapan hal tersebut, agar tak jadi miskonunikasi ke depannya.
“Dulu pernah diterapkan buka tutup, cuma ada kendala dengan anggota lain. Ini harus benar-benar dikoordinasikan,” katanya.
Sementara terkait jumlah penambahan perosonel, pihaknya menunggu permintaan dari pihak DPRD Batam.
“Kami menunggu surat permintaan. Jadi tergantung permintaan, berapa pun personel, Insyaallah kami siapkan,” katanya.(dkh)
