CENTRALBATAM.CO.ID, BATAM-Pemerintah Kota Batam akan meminta bantuan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (Kemenpanrb) untuk memperbaiki nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun mendatang.
“Ada aplikasi yang sudah jadi di Kemenpan. Kita minta mereka bantu Pemko aplikasinya,” kata Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad usai rapat bersama organisasi perangkat daerah (OPD) di Kantor Walikota Batam, Selasa (7/2/2017).
Selain meminta bantuan berupa aplikasi, Pemko juga minta asistensi dari Kemenpanrb untuk penyusunan rencana kerja sehingga nilai LAKIP bisa meningkat.
Pemko Batam saat ini sedang menyusun tim yang akan fokus menangani LAKIP. Selain itu juga di tiap OPD akan disiapkan tim internal yang di dalamnya termasuk Sekretaris dan Bidang Program.
“Tim di masing-masing OPD ini akan berkoordinasi dengan Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah (Bapelitbang) untuk jaga konsistensi perencanaan. Kita akan konsinyering Kemenpan dengan ikutsertakan OPD,” katanya.
Adapun nilai LAKIP yang diberikan Kemenpanrb atas kinerja Pemko Batam adalah 50,38. Nilai tersebut masuk dalam kategori penilaian CC. Meski naik dari tahun sebelumnya, C, Pemko Batam merasa belum puas atas pencapaian tersebut.
“CC ini menengah. Tapi hasil ini tidak memuaskan. Pemko untuk banyak hal selalu leading (memimpin), tapi khusus LAKIP ada persoalan yang harus kita benahi,” ujarnya.
Setelah menerima hasil tersebut, Pemko Batam segera menyusun langkah-langkah pembenahan. Dimulai dari rapat guna mencari tahu di mana titik permasalahannya.
Berdasarkan hasil pemaparan ternyata rendahnya nilai LAKIP ini lebih disebabkan tidak sinkron antara dokumen perencanaan. Mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rencana strategis (renstra), rencana kerja (renja) OPD, sampai rencana kerja dan anggaran (RKA).
“Pada saat pelaksanaan, rensta OPD lari dari RPJMD akibat akomodir apa yang ada di musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan). Jadi sekarang betul-betul harus kita sinkronkan semua, termasuk hasil musrenbang kita,” katanya.
Selain masalah ketidaksinkronan perencanaan, rendahnya nilai LAKIP Pemko Batam ini juga disebabkan Indeks Kinerja Utama (IKU) yang masih bersifat kualitatif sehingga sulit terukur. Oleh karena itu dalam penyusunan RPJMD pasangan Muhammad Rudi-Amsakar Achmad lebih bersifat kuantitatif.
Misalnya dalam lima tahun rencana pelebaran jalan sekian kilometer, bahu jalan ditambah sekian meter, indeks kepuasan masyarakat sekian, indeks pembangunan gender sekian.
“LAKIP sekarang ini penilaian 2016. Itu masih mengacu pada RPJMD yang lama. IKU-nya dominan kualitatif. Parameter tercapainya kinerja itu belum dimasukkan IKU yang sifatnya sudah dikuantifasikan. Data kualitatif itu yang sebabkan ukuran kinerjanya sumir,” katanya.
Dengan upaya-upaya yang disusun tersebut, Pemko Batam menargetkan hasil LAKIP ke depannya menjadi A. Meski prediksi sementara dengan kondisi yang ada saat ini, Pemko Batam akan mendapat nilai B di tahun berikutnya. (mcb/ctb)
