CENTRALBATAM.CO.ID, JAKARTA – Kapolri, Jenderal Pol. Tito Karnavian meminta agar tidak ada demonstrasi yang dilakukan pada 2 Desember bertepatan dengan aksi super damai di Monas. Namun, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan tetap menggelar unjuk rasa pada 2 Desember.
Ketua KSPI Said Iqbal mengatakan, awalnya pihaknya akan menggelar aksi pada 25 November lalu. Hanya saja, niat itu diundur dikarenakan adanya isu yang sama-sama diangkat dan bersinggungan dengan aksi yang dimotori Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI), yakni tangkap Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
“Ada singgungan buruh dengan Aksi Bela Islam. Ada persamaan isu. KSPI meminta Ahok dipenjarakan. Ini simbol dari orang yang berkuasa dan ada yang melindungi sehingga tidak tersentuh hukum,” tutur Said di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (29/11/2016).
“Dari 1 Mei atau Mayday, aksi buruhsudah menyeru tangkap Ahok. Tiga kali aksi di KPK tangkap Ahok. Isu buruh; juga soal lingkungan semisal reklamasi. Itu membuat nelayan miskin. Ahok sudah diduga korupsi. BPK bilang ada kerugian tapi Ahok tidak tersentuh,” lanjut dia.
Ahok juga disebut KSPI sebagai bapak upah murah. Sebab, Said menyebut, upah minimum Ibu Kota saja hanya Rp 3,3 juta, sementara di Karawang saja sudah Rp 3,7 juta.
“Kemudian Ahok penista agama. lengkap sudah,” imbuh Said.
Dia menyebut, untuk di Jakarta, aksi tersebut akan tergabung dengan massa Jabodetabek, Karawang, dan Purwakarta. Rencananya akan ada 100 ribu orang yang turun ke jalan menyuarakan aspirasi para buruh.
“Aksi nanti di depan Istana Kepresidenan dengan titik kumpul jam 10.00 WIB di Balai Kota dan Patung Kuda. Kita longmarch. Jumlah massa aksi 100 ribu rencananya. Data terakhir baru 50 ribuan orang (yang daftar ikut),” beber Said.
Ia menambahkan, demo buruh tersebut tidak hanya dilaksanakan di Jakarta. Akan ada 19 provinsi di Indonesia yang juga menggelar aksi buruh tersebut. Di antaranya Banten, Surabaya, Medan, Aceh, Batam, Lampung, hingga Papua.
“Kami akan menyampaikan aspirasi ke Pak Jokowi juga termasuk yang berkenaan dengan Ahok. Tentang kesejahteraan kita minta cabut PP No 78 tahun 2015 tentang pengupahan, karena ini mengembalikan rezim upah murah,” Said menandaskan.
