CENTRALBATAM.CO.ID, NATUNA – Audensi bersama Tim Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) Republik Indonesia di Kantor Bupati Natuna, Rabu (1/11/2023) dihadiri Wakil Bupati Natuna Rodhial Huda, Sekdakab Natuna Boy Wijanarko Varianto dan sejumlah kepala OPD Natuna, vendor telekomunikasi serta Manager PLN ULP Natuna itu membahas soal infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika yang ada di Kabupaten Natuna.
Audensi itu dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Natuna, Rodhial Huda. Ia menyampaikan bahwa Natuna merupakan daerah yang sangat strategis di mata dunia. Pasalnya Natuna memiliki pasokan energi dan sumber daya alam yang melimpah, sehingga menjadi incaran dari berbagai negara luar.
Selain itu Natuna juga merupakan wilayah pelayaran internasional nasional, di mana setiap harinya ratusan kapal melewati lautannya.
“Namun porsi ini masih belum kita dapatkan, karena kita tidak memiliki fasilitas yang memadai, apalagi untuk membantu infrastruktur itu tidak mudah,” kata Wakil Bupati Natuna.
Hal inilah menurut Rodhial, Natuna harus diperkuat dari seluruh aspek baik itu, pertahanan dan keamanan.
“Ketika kita bicara keamanan dan pertahanan maka ketersediaan jaringan telekomunikasi termasuk yang utama, untuk itu kita berharap ada peningkatan kualitas jaringan telekomunikasi di Natuna setelah pertemuan ini,” imbuhnya.
Rodhial melanjutkan, ketersediaan jaringan telekomunikasi yang baik akan membuka keterisolasian Natuna yang berada jauh di garda terdepan NKRI.
“Untuk saat ini 9 Kecamatan di Natuna masih darurat sinyal yakni, Pulau Laut, Pulau Seluan, Sedanau, Pulau Tiga, Pulau Tiga Barat, Subi, Serasan, Midai dan Pulau Panjang, semoga ke depan ada solusi untuk memenuhi kebutuhan jaringan di sana,” tutupnya.
Sementara Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika Kemenkopolhukam, Marsma TNI Budi Eko Pratomo, menyampaikan kedatangan rombongan dari Kemenkopolhukam adalah untuk melihat secara langsung permasalahan jaringan telekomunikasi di Natuna.
“Ada kecurigaan dari masyarakat, ada permainan dari pihak vendor terkait dengan kualitas jaringan ini, pasalnya kalau ada kepala daerah yang turun ke salah satu pulau maka jaringannya ikut bagus ketika mereka pulang kualitas jaringan kembali jelek,” sebutnya.
Ia melanjutkan, terkait hal ini pihak Kemenkopolhukam melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan pemerintah daerah dan beberapa vendor untuk mencoba mendengarkan permasalahan yang ada serta mencoba mencari solusi terbaik.
“Kita ingin mengetahui secara teknis permasalahannya. Ada tower tapi tak ada sinyal, kemudian ada beberapa site bandwith-nya kecil, setelah permasalahannya kita dapat maka kita akan mecoba mencari solusinya agar Natuna bisa merdeka sinyal,” tutupnya.
Kegiatan dilanjutkan dengan audensi untuk mendengarkan permasalahan dari beberapa vendor penyedia jaringan telekomunikasi di Natuna.(put)
