CENTRALBATAM.CO.ID, JAKARTA – Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol. Boy Rafli Amar mengatakan, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menekankan jajaran di bawahnya untuk menerapkan program bersih-bersih pungutan liar.
Terutama setelah Presiden Jokowi membentuk tim khusus untuk menindak kasus pungli tak hanya di Polri, tetapi juga instansi lainnya yang punya unit pelayanan masyarakat.
Hasilnya, pekan ini sebanyak 68 kasus pungli yang melibatkan 78 personel polisi terungkap.
“Dari Polda Metro Jaya pungli yang ditindak ada 33 kasus yang melibatkan 33 oknum polisi,” ujar Boy dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (15/10/2016).
Penindakan oknum polisi pungli menyebar di jajaran polda, polres, dan polsek se-Indonesia. Selain di Polda Metro Jaya, sebanyak sembilan personel polisi Polda Sumatera Utara ditindak dalam kasus serupa.
Kemudian, dari Gorontalo ada empatpolisi, Jambi ada 10 polisi, dan di Jawa Barat ada empat polisi.
“Ada yang terkait masalah pelabuhan juga, berkaitan dwell time,” kata Boy.
Boy mengatakan, rata-rata pungli terjadi dalam pelayanan pembuatan atau perpanjangan surat izin mengemudi, pengurusan surat tanda nomor kendaraan, buku pemilik kendaraan bermotor, dan surat keterangan catatan kepolisian.
Padahal, lanjutnya, ada tarif yang telah ditetapkan pemerintah dalam kepengurusan dokumen itu.
“Apabila dalam pelayanan ada yang meminta lebih, patut dilaporkan.
Masyarakat tidak perlu ragu-ragu melaporkan agar hal seperti ini tidak ada lagi,” kata Boy.
Sanksi yang bisa dikenakan beragam, mulai dari pengenaan sanksi disiplin hingga pidana.
Nantinya Divisi Profesi Pengamanan akan melakukan penyelidikan terhadap oknum-oknum tersebut, kemudian dikeluarkan keputusan apakah dikenakan sanksi administrasi atau kurungan penjara.
