CENTRALBATAM.CO.ID, BATAM – Pemerintah Kota (Pemko) Batam, melalui Dinas Perikanan Kota Batam di bawah komando Wali Kota Batam H Muhammad Rudi (HMR), memberikan Kartu BPJS Ketenagakerjaan bagi 3.444 Nelayan Kecil se-Kota Batam, Tahun 2024.
Sekretaris Daerah Kota Batam H Jefridin, mewakili Wali Kota HMR, bersama Wakil Gubernur Kepulauan Riau Hj Marlin Agustina, membagikan langsung kartu tersebut.
Untuk tahap pertama, sebanyak 203 Kartu BPJS Ketenagakerjaan diserahkan untuk nelayan kecil di empat kelurahan/pulau di Kecamatan Belakangpadang, yakni Kelurahan Kasu, Kelurahan Pecung, Kelurahan Pulau Terung dan Kelurahan Pemping, bertempat di Kantor Lurah Pulau Pecung.
“Program ini murni kebijakan Bapak Wali Kota Batam H Muhammad Rudi, agar seluruh nelayan kecil punya BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini sebagai bentuk perhatian terhadap kehidupan dan kesejahteraan nelayan se-Kota Batam,” jelas Jefridin, Kamis (1/2/2024).
Ia melanjutkan, dengan program ini para nelayan kecil tidak perlu lagi khawatir ketika harus bekerja melaut, karena sudah terproteksi dengan BPJS Ketenagakerjaan.
Selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Batam, Jefridin mengatakan, sepanjang para nelayan sudah memenuhi persyaratan, maka kecelakaan kerja di laut dapat diminimalisir.
“H Muhammad Rudi selaku wali kota, telah menganggarkan premi (biaya yang ditanggung dan harus dibayarkan oleh peserta asuransi) sudah dibayarkan beliau. Jadi ketika ada persoalan kecelakaan kerja di laut, insyallah ada jaminan dari pemerintah,” jelas Jefridin.
Ia berharap para nelayan dapat memahami apa saja hak dan bagaimana mengklaim, serta pihak atau pendamping dari pemerintah yang harus dihubungi untuk mempermudah masyarakat di hinterland Batam mengklaim BPJS Ketenagakerjaan.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Batam Nagoya, Ocky Olivia mengapresiasi dukungan Wali Kota Rudi dalam meningkatkan cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kota Batam.
Ocky menambahkan dengan dukungan Pemko Batam ini kami dapat melindungi nelayan dari berbagai risiko selama bekerja dengan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan bagi yang meninggal dunia akan mendapatkan santunan program Jaminan Kematian (JKm).
Kedepan kami berharap semua pihak semakin menyadari pentingnya perlindungan bagi tenaga kerja, tidak hanya para pekerja formal saja tetapi juga semua lapisan dan bidang ketenagakerjaan termasuk sektor informal yang rentang mengalami risiko sosial saat menjalankan aktifitas pekerjaannya sehari-hari.(dkh)
