CENTRALBATAM.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah tidak ingin pola penerimaan negara, khususnya pajak selalu menumpuk lagi di akhir tahun. Seperti halnya belanja, mulai tahun depan akan digenjot sejak awal tahun dan bertahap naik setiap bulannya.
Demikianlah diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Jumat malam (30/9/2016).
Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017, penerimaan negara ditargetkan sebesar Rp 1.737,6 triliun. Pajak non migas menjadi mayoritas, dengan target sebesar Rp 1.271,7 triliun.
“Untuk 2017 fokusnya bagaimana target penerimaan yang udah ditetapkan di nota keuangan untuk bisa kita rencanakan penerimaannya bulan demi bulan secara lebih solid,” ungkapnya.
“Jadi nggak timbulkan situasi kayak sekarang bahwa 6 bulan 7 bulan penerimaan sangat kecil kemudian baru terburu-buru pada akhir tahun,” kata Sri Mulyani.
Pola tersebut, menurutnya akan menimbulkan ketidakpastian bagi banyak pihak. Terutama bagi kalangan usaha. Sebab ini menandakan pemerintah bisa mengambil kebijakan pajak yang agresif dan merugikan dunia usaha sebagai pelaku ekonomi terbesar.
“Akibatnya dunia usaha merasakan bahwa mereka mendapat tekanan besar. Kami mencoba rencanakan lebih baik mengidentifikasikan lebih akurat sehingga juga bisa menjalankan tugas lebih pasti dan masyarakat dan dunia usaha bisa memahami,” paparnya.
Sri Mulyani memastikan bahwa tidak akan ada perbedaan bagi setiap warga negara dalam pembayaran dan pelaporan pajak. Bagi siapapun yang sudah dikategorikan wajib pajak, besar maupun kecil akan mendapat perlakuan yang sama.
Memang pembayar pajak terbesar didominasi oleh 20 persen wajib pajak kelas atas atau orang kaya. Akan tetapi sisi kepatuhan pajak tetap berlaku untuk keseluruhan kelas.
“Buat kami tidak ada bedanya karena yang disebut kultur kepatuhan tidak membedakan apakah besar dan kecil. Tentu bagi sisi keadilan dan dari sisi strategi untuk bisa menggunakan resource dan staff yang terbatas tentu akan melakukan profiling dari potensi pajak yang akan kita gali,” ujarnya.
Seluruh komponen akan dilibatkan dalam penerimaan pajak. Tidak hanya pada Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak), namun juga pada unit eselon I di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) lainnya.
“Saya meminta antar unit di kemenkeu, apakah di Ditjen Pajak yang punya keahlian selama ini tentang track record dan pola dari penerimaan pajak antar wilayah , antar sektor kegiatan ekonomi, antar pelaku ekonomi. Ditambah tim kami di pajak maupun staf ahli untuk melihat pengalaman yang bisa didapatkan dari negara lain untuk membaca potensi dan mencoba menyusun untuk tahun 2018 terutama,” pungkasnya.
