CENTRAKBATAM.CO.ID, BINTAN -Polisi menegaskan bahwa secara definisi, makar dan kritik berbeda. Penegasan Polri soal perbedaan makar dengan kritik terkait penangkapan Rachmawati Soekarnoputri dkk.
“Ini bukan kritikan. Kritik dengan makar berbeda. Kritik memberikan masukan kepada pemerintah dengan pandangan kritis lumrah di negara demokrasi. Tetapi hukum tetap harus dipegang,” ujar Kadiv Humas Irjen Boy Rafli di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Sabtu (3/12/2016).
Boy menjelaskan, dalam negara demokrasi diperbolehkan kritik. Namun hal itu harus sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.
“Kita harus sadar bahwa ada hukumnya. Jadi jangan sampai di negara hukum kita serba boleh. Tidak demikian implementasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini juga yg akan kita sadarkan ke masyarakat,” paparnya.
Sementara itu dalam kaitan makar, kata Boy, ketujuh tersangka telah membuat suatu rencana dalam aksi demo 212 kemarin. Mereka diduga akan menduduki MPR dan DPR. Ketujuh tersangka itu adalah Kivlan Zen, Adityawarman Thaha, Ratna Sarumpaet, Firza Husein, Eko Suryo Santjojo, Alvin Indra, dan Rachmawati Soekarnoputri.
“Ada upaya-upaya yang tidak sejalan dengan aspirasi yang sebenarnya, tapi ada tujuan lain,” paparnya.
