CENTRALBATAM.CO.ID, BATAM-Badan pengusahaan Batam menyatakan surat rekomendasi pengajuan izin pinjam pakai kawasan hutan lindung yang digunakan untuk Dam Tembesi sejak Juni 2016 belum ditanggapi Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun.
“BP Batam akan mengurus izin pinjam pakai kawasan hutan lindung ke Menteri Lingkungan Hidup dan itu membutuhkan tanda tangan Gubernur. Namun surat yang kami ajukan sejak Juni 2016 belum ditanggapi,” kata Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Lainnya BP Batam Purba Robert M Sianipar.
Tanpa persetujuan dengan tanda tangan Gubernur, BP Batam tidak bisa mengajukan izin ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar Dam Tembesi bisa digunakan.
“Batam butuh tambahan pasokan air karena kebutuhannya terus bertambah. Saat ini waduk itu sudah selesai dibangun, dan masuk tahap penggantian air laut dengan air tawar dengan proses alami,” katanya.
Lima waduk yang saat ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Batam, kondisinya sudah mengalami pendangkalan akibat erosi dan sedimentasi sehingga daya tampungnya tidak maksimal lagi.
“Karena rata-rata waduk sudah tua sehingga terjadi pendangkalan. Sehingga kapasitasnya juga tidak maksimal lagi,” katanya.
Lima waduk tersebut adalah Waduk Nongsa saat ini hanya dapat mengalirkan air 60 liter perdetik, Duriangkang 3000 liter perdetik, Mukakuning 310 liter perdetik, Sei Ladi 240 liter perdetik dan Sei Harapan 210 liter perdetik.
Pembangunan Waduk Tembesi, diharapkan mampu meningkatkan kapasitas air baku untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Batam hingga empat sampai lima tahun kedepan.
Robert mengatakan kebutuhan ar baku di Batam mencapai 99,2 juta meter kubik yang menghasilkan air bersih sebesar 93,010 juta meter kubik.
“Kebutuhannya terus akan meningkat mengingat jumlah penduduk, industri terus bertambah. Karena Batam tidak memiliki sungai dan sumber air tanah, sehingga pembangunan waduk harus terus dilakukan,” katanya.
