CENTRALBATAM.CO.ID, BATAM – Resah dengan aksi Muhammad dedi yang kerap bertransaksi ria narkotika jenis sabu di sekitar perumahan Taman Kartini Raya II, Sekupang, masyarakat langsung melaporkannya ke polisi.
Alhasil, kini ia menyandang status sebagai terdakwa dan disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Batam.
Dalam sidang beragendakan pemeriksaan saksi penangkap, terungkap terdakwa merupakan pengedar sabu yang menjadi TO (target operasi, red) Polda Kepri.
“Kami sudah lama memantau gerak gerik terdakwa dan menjadikannya sebagai TO,” ujar saksi Roy di persidangan yang digelar Senin (30/1/2017).
Dihadapan majelis hakim yang dipimpin wakil ketua PN Batam, Agus Ruslianto, saksi menyebutkan ada 177 gram sabu dalam bentuk dua paket yang ditemukan di rumah terdakwa yang berada di perumahan Taman Kartini Raya II tersebut.
“Terdakwa saat itu sedang berada di rumah, bersama saudara Hamid dan Abdul Kadir. Barang bukti ditemukan dikantong celana dan di lemari pakaian milik saudara Hamid,” terang saksi.
“Saat diinterogasi, Hamid mengaku bahwa BB sabu tersebut hendak diberikan kepada Dedi. Namun, saat itu masih berada di saku dan lemarinya. Belum sempat diberikan. Sementara Dedi, saat digeledah badannya, tidak terdapat apapun. Hanya sebatang ponsel yang ditemukan, tak ada barang lain. Dan Abdul Kadir merupakan pemilik rumah yang saat itu juga berada di TKP. Semua kita amankan,” ungkap saksi lagi.‎
Dari barang bukti itu, terdakwa mengaku barang tersebut adalah benar miliknya yang belum sempat diterima. Namun Hamid yang sejatinya memegang 177 gram sabu tersebut masih bebas hingga saat ini.
Serupa, Abdul Kadir hingga kini juga masih menghirup udara bebas tanpa menyandang status apapun dalam perkara narkotika itu.
“Kami kurang setuju Yang Mulia, kenapa hanya klien saya (Dedi, red) yang di sidang? Sementara Hamid dan Kadir masih bebas. Menyandang status tersangka pun tidak, sementara saksi sebut mereka semua diamankan. Lalu dimana 2 orang lainnya yang seharusnya menjadi terdakwa?” sindir PH terdakwa.
Menanggapi pernyataan itu, JPU Andi Akbar menyatakan tidak tahu-menau dengan hal itu.
“Saya kurang tahu,” tuturnya.
Lantaran telah mengaku secara kooperatif, maka Jaksa Penuntut Umum (JPU) Andi Akbar langsung menjeratnya dengan pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan hukuman minimal enam tahun hingga maksimal hukuman mati.
Terdakwa yang didampingi penasehat hukum (PH) Lumban Batu, membenarkan keterangan dari saksi tersebut. Selanjutnya, terdakwa akan menjalani sidang beragendakan pemeriksaan terdakwa, pekan depan.‎
