CENTRALBATAM.CO.ID, TANJUNGPINANG – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepulauan Riau (Kepri) menerima pengembalian kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi penyimpangan izin usaha pertambangan operasi produksi tahun 2018-2019.
Pengembalian kerugian negara yang diterima Kejati Kepri sebesar Rp. 8.035.267.524.
Hal ini disampaikan langsung Kepala Kejati Kepri Hari Setiyono dalam konfrensi pers yang berlangsung di jalan Sungai Timun No.1 Senggarang Kota Tanjung Pinang, Kamis (17/03/2021).
Hari mengatakan kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi penyimpangan izin usaha pertambangan operasi produksi tahun 2018-2019, mencapai Rp. 31.856.348.226,90.
“Saat ini masih menunggu putusan hakim diperoleh fakta adanya aliran dana kepada saksi Fendi Yohanes selaku pemilik lahan tambang, ” katanya
Menurutnya, penuntut umum dalam perkara tersebut juga telah menerima pengembalian kerugian negara dari terdakwa Junaidi sebesar Rp 165.008.620. dan Bobby Satya kifana sebesar Rp 279.480.000.
“Total uang negara yang berhasil diselamatkan dalam kasus tersebut oleh Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau adalah sebesar Rp 8.035.267.524,00,” ujarnya.
Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-34/L.10/Fd.1/02/2021 tanggal 26 Februari 2021, Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau telah menerima pengembalian uang secara sukarela dari saksi Fendi Yohanes sebesar Rp. 7.590.778.904,00.
Kemudian oleh penyidik disita dan dimohonkan izin sitanya kepada Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan Ketua Pengadilan menyetujui dengan mengeluarkan penetapan sita Nomor : 7/Pen.Pid Sus.Tpk/2021/ PN.Tpg, tanggal 08 Maret 2021.
Ferdy Yohanes sendiri diketahui salah satu direksi PT Gunung Sion.
Pengembalian uang tersebut saat Fredy menjadi saksi dalam persidangan.
Ferdy mengaku, tiga terdakwa perkara itu melakukan aktivitas penambangan bauksit dengan alat berat di lahan miliknya pada pertengahan sampai akhir tahun 2018 silam.
Lokasi lahan bertempat di Pulau Buton, Desa Air Glubi, Kecamatan Bintan Pesisir, dengan total lahan seluas sekitar 43 hektar (Ha).
Dari hasil penjualan bauksit itu, dirinya menerima kompensasi uang tunai secara bertahap dari ketiga terdakwa sekitar Rp 10 miliar.
Jumlah uang tunai itu, yang paling banyak didapat oleh Ferdy dari terdakwa Sugeng sekitar Rp 8,6 miliar.
Kajati Kepri, Hari Setyono membenarkan bahwa status pengusaha tersebut sebagai saksi.
“Statusnya saat sidang sebagi saksi, dan pekerjaannya sebagai pengusaha dan dalam hal ini memiliki lahan. Lahan yang disewakan itu ternyata digunakan penambangan bouksit,” ujarnya.
Dalam fakta persidangan, terungkap bahwa bersangkutan menerima aliran dana korupsi tersebut.
“Atas dasar itikad baik pengusaha itu. Menitipkan uang ini kepada RPL Kejaksaan. Atas dasar itu pula penyidik meminta persetujuan penyitaan kepada Pengadilan,” ucapnya.(leo)
