CENTRALBATAM.CO.ID, KARIMUN – Komisi II DPRD Kabupaten Karimun menyambangi Bank Perkreditan Rayat (BPR) Karimun yang merupakan Badan Usah Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Karmun, Rabu (17/6/2020).
Turut dalam kunjungan Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Karimun, Nyimas Novi Ujiani beserta anggota Komisi II DPRD Kabupaten Karimun Samsul, Marjaya, Joko Warsilo, Tahir dan Hadi.
Dalam kunjungan para legislator tersebut diketahui BPR Karimun mulai bangkit dan mampu menyetorkan ke kas daerah 500 persen dengan nominal Rp 264 juta di tahun 2019, dari yang ditargetkan sebesar Rp 50 juta.
Padahal, selama tiga tahun berturut-turut BPR milik Pemkab Karimun itu sempat mengalami kerugian dan terpuruk beberapa tahun lamanya, mulai dari tahun 2013 sampai tahun 2015. Kemudian melalui fase perbaikan di tahun 2016, sehingga mampu mengumpulkan laba sebesar Rp 50 juta.
Direktur Utama PD BPR Karimun, Desramdani mengatakan, kerugian mulai terjadi sejak tahun 2013 dengan yang nilainya belum begitu besar, lalu memasuki tahun 2014 angka kerugian makin tinggi mencapai Rp492 juta, tahun 2015 kerugian terus naik mencapai Rp900 juta.
Kemudian, di tahun 2016 ketika Desramdani menjadi Pelaksana Tugas (PLt) Dirut, dia mengaku terus bekerja keras bersama tim dan berhasil mengumpulkan laba, hingga di tahun 2017 mencapai laba yang terus meningkat meski belum maksimal, namun tetap dikejar.
“Tapi waktu itu sudah mampu mencapai sebesar Rp300 juta laba yang terkumpul, meski belum dapat kita setorkan ke PAD. Karena harus menyelesaikan kerugian-ketugian sebelumnya. Kemudian di tahun 2019 barulah kami bisa setopr ke kas daerah sebesar Rp264 juta, dari yang ditargetkan hanya Rp50 juta. Artinya kami mampu melampaui target 500 persen,” cerita Desramdani saat menerima kunjungan Komisi II DPRD Kabupaten Karimun di BPR Karimun, Rabu (17/6/2020).
Sayangnya, Desramdani tidak berani membeberakan penyebab terjadinya kerugian yang mencapai hampir miliaran
itu. Dia hanya menyebutkan persoalan bermula dari internal maupun ekternal BPR Karimun.
“Kalau Bank, apapun permasalahan yang terjadi, dia akan berpengaruh di beberapa tahun kedepan. Jadi sekarang sudah kita benahi, baik dari sistem, SDM dan segala macamnya, sudah membaik, sekarang ktia menunjukkan kinerja kita,” jelasnya.
Di tahun 2020 ini, Desramdani belum berani menyebutkan target yang akan disetorkan ke PAD, namun paling tidak bisa menyampai angka tahun 2019 sebesar Rp264 juta.
“Tapi kalau melihat kondisi perkembangan BPR saat ini, tiap bulan semakin membaik, mudah-mudahan kita bisa memberikan setoran ke kas daerah lebih besar lagi,” harapnya.
Menurutnya, saat ini total nasabah mencapai 3000 lebih, dengan pendapatan terbesar yang didapat saat adalah dari pinjaman masyarakat, baik dari Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun honorer, termasuk masyarakat pelaku usaha. Kemudian kerjasama dengan notaris, asuransi dan beberapa titik lainnya.
Dia berharap, agar pemerintah daerah selaku pemilik BPR Karimun dapat lebih peduli dan memberikan suport, mulai dari modal, kebijakan dan sebagianya. Supaya BUMD yang dimiliki itu dapat lebih jaya dan maju.
“Sesuai dengan cita-cita dari almarhum Pak Sani mantan Gubernur Kepri dan juga mantan Bupati Karimun waktu meresmikan BPR ini di Kecamatan Moro, agar BPR Karimun menjadi salah satu bagian dari pemeirntah, untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan,” ungkapnya.
Sementara, Nyimas Novi mewakili para anggota DPRD dalam kunjungan tersebut mengaku, perlu mengapresiasi pencapaian yang dilakukan oleh BPR Karimun.
“Karena saat dihadapkan dengan kondisi kerugian yang begitu besar, tapi bisa diatasi dan masalahnya selesai. Ini perlu diapresiasi dari pemerintah daerah, bisa berupa suntikan dana agar dapat membuka cabang ke pulau-pulau, sehingga potensi pendapatan pun akan semakin maksimal,” ucap Nyimas Novi.
Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Karimun itu juga mengaku, sengaja melakukan kunjungan ke BPR Karimun, untuk melihat capaian yang telah dilakukan, sehingga diperoleh informasi bahwa setoran ke kas daerah mampu melampaui dari target yang diharuskan.
“Kami komisi II akan membicarakan masalah subsidi untuk BPR ini, karena prestasi yang telah dibuktikan. Pemerintah harus hadir memberikan apresiasi. Ini BPR Karimun, artinya Karimun sudah punya Bank sendiri, kan bagus itu kalau misalnya pembayaran gaji honorer bisa dikelola BPR Karimun, akhirnya bergulir dan ada perkembangan yang semkin pesat, dengan demikian tentu perlu buka cabang di pulau-puau,” ucap Nyimas Novi.(*)
