CENTRALBATAM.CO.ID, BATAM – Sebanyak 825 tenaga harian lepas (THL) dikubu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Batam, mengungkap fakta yang mencengangkan.
Saat ditemui oleh tim Central Batam, puluhan perwakilan THL Satpol PP Batam ini mengaku diminta membayar sejumlah uang untuk dapat bergabung di Kesatuan Satpol PP Batam.
“Saya bayar Rp 25 juta. Awalnya ditawari, mau tidak jadi Satpol PP? Kalau mau, siapkan uang Rp 25 juta. Langsung masuk, tanpa tes-tesan,” kata Az, salah seorang oknum Satpol PP Batam yang ikut berdemo.
Diceritakannya, bahwa ia dan 824 THL Satpol PP lainnya sama-sama ditawari untuk masuk dan bergabung dalam kubu Satpol PP Kota Batam.
Ajakan tersebut diperhalus lagi, dengan iming-iming masuk tanpa adanya tes atau ujian. Cukup dengan merogoh kocek mulai dari Rp 15 -Rp 25 juta, seluruh Satpol PP tersebut sudah dinyatakan dapat masuk langsung.
“Iya, kami ditawari masuk tanpa tes. Tapi bayar aja Rp 25 juta. Kami sempat masuk,” imbuhnya.
Dipertengahan jalan, lanjutnya. Ke-825 THL Satpol PP itu terkesan tidak mendapat perhatian dan tidak dipedulikan.
Hal ini diperparah, dengan tawaran Walikota Batam, H. M. Rudi, SE yang menyebutkan jika dirinya berhasil menduduki posisi Walikota Batam. Rudi berjanji akan memproses aspirasi 825 THL tersebut.
Namun, janji tinggallah janji. Setelah dilantik menjadi Walikota Batam dan menjalankan tugasnya hingga saat ini. Janji tersebut tak kunjung ditepati.
“Pak Wali bohong. Janjinya palsu.. Kami kira keluhan kami diproses, tapi tak ada. Sudah duduk diatas malah bohong, dulu, dia yang minta-minta untuk dipilih,” ucap salah satu Satpol PP lainnya.
Akan hal itu, 825 THL Satpol PP itu berharap kasus yang menimpa mereka dapat segera ditindak lanjuti dengan tegas.
Pihaknya juga meminta pihak-pihak terkait, seperti Kepolisian dan Kejaksaan (Kejari) Batam dapat ikut meluruskan hal tersebut guna menelusuri aliran dana yang masuk, dari biaya pendaftaran 825 Satpol PP itu.
“Mohon bantu kami pak Polisi, pak Jaksa.. Uang kami sudah masuk sama mereka, ada yang Rp 10 juta, ada yang bayar Rp 15 juta dan ada pula yang bayar Rp 25 juta. Mohon bantu kami melanjutkan aspirasi kami. Pemerintah sudah kebanyakan bohong,” tandasnya penuh harap.
