Kolaborasi pembahasan kebijakan hukum dan lingkungan bersama Aktivis 98 dan ketua DPW IYC Kepri , Rahmad Kurniawan bersama Zainul Sofian : Jangan Biarkan Adanya Titipan Kepentingan Tumbuh Subur, Sama Saja Kepala BP Batam Mengaminkan Sebuah Kejahatan
Kolaborasi pembahasan akan carut marut di tubuh badan usaha BUP BP Batam bersama ketua DPW Indonesian Youth Congress (IYC) Kepri Zainul Sofian sepertinya semakin seru untuk di bahas intens baik itu persoalan kebijakan publik maupun sosial dan regulasi sistem yg lagi hangat pada saat ini mengarah pada pola kerja dan rencana good and clean governance Sepertinya dapat di prediksikan terwujudnya pelayanan yang bebas dan bersih korupsi,bebas korupsi di wajibkan dg wujud nyata pada unit unit pelayanan usaha,salah satu caranya adalah semua pelayanan nya sudah denga system’ di pastikan tidak lagi menggunakan pola manual. ungkap aktivis 98 Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Rahmad Kurniawan kepada ketua DPW Indonesian Youth Congress (IYC) Kepri Zainul Sofian
Menurut Rahmad Kurniawan untuk mengurangi permainan konspirasi sebaiknya pertemuan face to face antara pelaku usaha dengan pekerja atau unsur pimpinan BUP itu sendiri kemudian membuat skenario bisnis plant dan roadmap serta penerapan system’ aplikasi penunjang di setiap kegiatan BUP itu sendiri dan kalau seperti ini dipastikan akan berjalan dan di katakan good governance and clean governance akan dapat di plementasikan secara nyata
“Namun apa daya sebelum berjalan pengawasannya terlanjur di gembosi dengan pembatalan SK dan perka oleh kepala BP Batam itu sendiri, makanya dapat diliat sangat erat kepentingan para pihak tertentu karena kepentingannya terganggu”. Cetusnya kepada ketua DPW Indonesian Youth Congress (IYC) Kepri di posko “ngopi bareng 98” bersama kawan kawan aktifis mahasiswa GMNI kota Batam dan lainnya kemudian Rahmad melanjutkan
Bila adanya pengawasan di dalam badan usaha itu sendiri, bisa di prediksikan bahwa tidak mungkin para tim pengawas dari kalangan profesional tersebut tidak memiliki usulan serta pola pengawasan yang baik seperti yang dijabarkan diatas dan kita dapat melihat skenario permainan yg masif di saat pembatalan SK dan Perka itu sendiri dari berbagai sisi
Maka sangat wajar kalau pak lagat khususnya ORI Kepri terindikasi membuat rekomendasi atas titipan kepentingan pihak tertentu karena biro hukumnya di BP Batam tidak berjalan dengan semestinya dan ini cukup menarik dan aneh bin ajaib persoalan besar di biarkan apakah ini merupakan impact dari terbitnya Perka 14 tahun 2018 kemudian di buatkan lagi Perka pengawasan Badan usaha BP Batam nomor 19 tahun 2020 yg berpolemik beberapa waktu yang lalu akibat keluarnya PP 41 th 2021 dan bahas Rahmad Kurniawan yang aminkan oleh ketua DPW Indonesian Youth Congress (IYC) Kepri mengatakan kok
“Malah sistem pengawasan yang di lemahkan dan kami memastikan akan bawa masalah ini ke ORI pusat sebagai referensi sebuah indikasi dan indikator permainan TSM”. Ujarnya
Seperti tulisan yg di buat oleh bung Rahmad Kurniawan ini sambungnya, Kira kira ada yang paham? Yang terkait dengan kegiatan yang dimaksud pre-clearance dalam Perka 14 th 2019 adalah salah satu kegiatan lokasi bongkar muat peti kemas diletakkan di tempat
penimbunan sementara (TPS) dan penyiapan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
sementara Kegiatan customs clearance adalah pemeriksaan fisik peti kemas (khusus untuk
jalur merah), verifikasi dokumen-dokumen
oleh Bea Cukai, dan pengeluaran Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).
Kemudian Kegiatan post-clearance adalah peti kemas diangkut keluar pelabuhan dan pembayaran
ke operator pelabuhan.
Berdasarkan penjelasan tersebut maka import container dwelling time dapat dihitung sebagai berikut:
DT = TP + TCC + TPC
DT = Import container dwelling time
TP = Lama waktu pre-clearance
TCC = Lama waktu customs clearance
TPC = Lama waktu post-clearance.
Sementara biaya lain yg di pungut selain biaya biaya yg sudah di tentukan di dalam Perka di maksud itu menyangkut biaya apa saja tolonglah sebutkan dan jabarkan bapak deputi 4 dan direktur BUP BP Batam yg membawahi nya di pelabuhan di bawah BP Batam ini dan kami melihat masifnya permainan ini menjadikan para mitra kerja di lapangan seperti yg tergabung di asosiasinya penuh tekanan,
“Kasian para anggota INSA dan kasian para anggota ABUPI bersama afiliansi lainnya yang beraktifitas di kegiatan tersebut semua berlomba untuk tidak demourage pekerjaan kalau tidak bakal di claim keterlambatan”.katanya
“Menurut hemat saya dengan di berlakukan PP 31 th 2021 ini semakin membuka tabir semua kepentingan yg ada di pintu masuk pelabuhan jadi sepertinya terjawab, ada asumsi dan pertanyaan besar saya dalam hal ini kepada para pihak setingkat unsur pimpinan di BP Batam ini mengapa kepala Deputi 4 yg membawahi pelabuhan langsung jadi ketua pengawas BU pelabuhan BP Batam”. Jelasnya
Dan mengapa tidak menjabat sebagai direktur di Faslink dan Bandara. Karena di pelabuhan di duga besar ada kepentingan dan titipan kepentingannya banyak pihak yang berimbas pada penggembosan pengawas badan usaha BUP BP Batam melalui pembatalan perka dan SK beberapa waktu yg lalu tanpa memanggil para pihak yg di SK kan dan jelas ini merugikan para pihak atau individu yg di SK kan karena pemutusan dan pencabutan tanpa pemberitahuan dan pemanggilan tim yg di bentuk terdahulu ,ada apa dengan BP Batam?.
Dan Rahmad Kurniawan meminta kepada kepala BP Batam HM.Rudi agar segera mencabut dan merevisi semua Perka yang dinilai bermasalah terhadap kepentingan pelabuhan di BP Batam. Jangan biarkan adanya titipan kepentingan tumbuh subur menjadi ladang pembiaran sama saja kepala BP Batam mengaminkan sebuah kejahatan yang merugikan daerah Batam sendiri.
Selanjutnya kami para pembahas meminta bukti bahwa perka yang di buat atas kepentingan BUP BP Batam itu sudah di setujui oleh Menteri Keuangan dan Menteri Perhubungan atas pengelolaan serta pungutan di kawasan pabean dan perairan karena diketahui kota Batam tidak memilik Rencana Induk Pelabuhan dan belom pernah di publikasi apa lagi berkaitan dengan sosial lingkungan atas kajian AMDAL terhadap kegiatan yg selama ini sudah berlangsung selama ini.
Maka sangat wajar kalau kami selaku warga Batam minta kepala BP Batam meninjau kembali semua Perka yg tidak menguntungkan kota Batam tapi menguntungkan sekelompok kepentingan pejabat dan pengusaha di kota Batam ini.
Dan kami juga meminta pak gubernur Kepri segera mengutus Kabiro hukum propinsi untuk mengevaluasi dalam dualisme kepentingan adminstrasi wilayah otonom BP Batam dan Kepri harus berimbang. Terangnya
“Dan sepertinya juga gubernur Kepri tak ada nyali mau bahas Perka Perka yg bertentangan dengan aturan lain. Sementara kekuatan otonomi daerah semuanya melekat di setiap kepala daerah melalui undang undang otonominya atau mungkin setali tiga uang pak ansar selaku gubernur ada tekanan optik tertentu atas kepentingan di kota Batam”.
