CENTRALBATAM.CO.ID, BATAM-Saat ini, baru 77,34 persen seluruh wilayah di Provinsi Kepri yang telah terlistriki. Ditargetkan, pada 2019 mendatang, seluruh desa dan kota di Provinsi Kepri bakal terlistriki. Meskipun sejumlah kendala masih menghadang hingga hari ini.
Demikian ungkap Plt Manager, PLN UP2K Kepri, Yuniar Budi Satrio, ST pada diskusi bertajuk, “Peran Media Memotret 3 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK di Perbatasan Kepri” yang digelar di kampus Batam Tourism Polytechnic (BTP) Batam, Jumat (27/10/2017).
Diantara kendala yang dihadapi PT PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau dalam membangun infrastruktur kelistrikan di perbatasan Kepri adalah, kondisi geografis yang mayoritas laut, faktor cuaca dan iklim di Kepri yang tidak menentu dan tak ada fasilitas bongkar muat pelabuhan.
“Untuk ke Pulau Laut dari Natuna itu memakan waktu 7 jam naik pompong dari Natuna,” ujar pria kelahiran Tulungagung itu.
Selain Yuniar Budi, hadir juga tiga orang pembicara, masing-masing, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kepri Guntur Sakti, Kepala Biro Pemerintahan dan Perbatasan Kepri Haryono dan Sekretaris Dewan Kehormatan PWI Kepri Richard Nainggolan.
Diskusi yang dihadiri lebih dari 100 orang mahasiswa dan wartawan itu, dibuka oleh Direktur BTP Batam, M. Nur A Nasution, S.Sos., M.Pd., CHA yang tampil sebagai keynote speaker.
“Media sangat penting bagi pariwisata, tanpa media, pariwisata Kepri tidak akan ada-apanya,” ujarnya.
Maka, untuk ikut berkontribusi memajukan pariwisata Kepri, lanjut M. Nur Nasution, pada 23 November 2017 mendatang, kampus BPT Batam akan mengundang seorang tokoh MICE dari Inggris untuk mendapatkan masukan bagaimana memajukan Kepri dengan iven-iven.
Selain itu, pihaknya juga akan mengundang tokoh soal destinasi dari Australia. Semua itu perlu dukungan media,” tegas Direktur BTP Batam.
Sementara itu, Kadis Kominfo Kepri Guntur Sakti dalam paparannya mengatakan, sejak Jokowi-JK memimpin, adakah kebijakan yang mendukung daya saing Kepri? Ternyata ada. Yaitu PP 105 yang memudahkan masuknya kapal-kapal yard asing ke Indonesia.
“Saat ini, ada 4000 yard yang parkir di Singapura, itu adalah pasar besar di depan mata kita. Selama ini, mereka masih bermain di Filipina dan daerah lain. Padahal kita punya destinasi yang jauh lebih luas dan indah, kita juga punya jalur equator di Lingga,” papar Guntur Sakti.
Kemudian, Jokowi-JK mengeluarkan kebijakan bebas visa. Dulu hanya 15 negara bebas visa, kini 169 negara bebas visa masuk ke Indonesia. Dengan kebijakan ini, Kepri paling dapat rejeki nomplok, karena Kepri memiliki 17 pelabuhan fery internasional.
“Pertanyaannya adalah, dengan dua kebijakan Jokowii itu, apakah Kepri bisa memanfaatkan peluang tersebut,” tanya Guntur Sakti.
Sedangkan Kepala Biro Pemerintahan dan Perbatasan Kepri Haryono mengungkapkan, Presiden Jokowi telah memberikan perhatian lebih terhadap Natuna. Karena memang wilayahnya yang strategis, berbatasan langsung dengan Vietnam dan Cina.
Dalam membangun wilayah perbatasan, ungkap Haryono, kita mengenal istilah, pendekatan keamanan dan pendekatan kesejahteraan. Bahkan ada tokoh yang mengatakan, pendekatan tembok dan mangkok.
Sayangnya, kewenangan dan kebijakan Biro Perbatasan Kepri untuk membantun wilayah perbatasan sangat terbatas.
“Sejumlah pembangunan di Kepri, dilakukan oleh kementerian pusat,” tegas Haryono.
Sementara itu, Sekretaris Dewan Kehormatan PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Provinsi Kepri, Richard Nainggolan menjelaskan, sebagai wartawan pihaknya hanya akan memotret tiga tahun pemerintah Jokowi-JK itu dari kaca mata media. Yaitu, memotret fakta.
“Sumatera dulu mimpi punya tol, sekarang sudah dibangun dan sedang berjalan. Kalau dulu Jawa sentris, sekarang tidak lagi. Sekarang di Sulawesi sedang dibangun jalan kereta api. Semua itu adalah hal yang nyata,” paparnya.
Kemudian, lanjut Rihchard, apakah di Kepri dibangun jalan tol, tidak ada. Karena Kepri banyak laut. Makanya, dibuat program tol laut. Itu nyata. Artinya, kalau kita membandingkan secara kasat mata, banyak kemajuan.(r/*)
