CENTRALBATAM.CO.ID, BATAM – Jumlah tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Batam disorot oleh Komisi I DPRD Batam.
Anggota Komisi I DPRD Kota Batam, Utusan Sarumaha menegaskan, jumlah tenaga honorer yang ada saat ini sebanyak 6.300 lebih sangat overload, melebihi jumlah PNS di Pemko Batam.
Menurutnya anggaran yang terserap itu tak efektif, besar serapannya namun hanya untuk penggajian honor satu instansi saja.
“Semestinya bukan pendekatan berapa banyak jumlahnya, tapi pendekatan kualitatif,” ujar Sarumaha, Rabu (6/11).
Artinya, kata dia, kesejahteraan tenaga honorer itu harus ditingkatkan dengan cara memberikan honor atau gaji mereka yang layak. Minimal setara UMK yang berlaku saat ini.
“Kalau gaji atau pendapatan sudah layak, otomatis kinerja honorer juga akan meningkat atau mengikuti,” tegasnya.
Ia mencontohkan misalnya saja di Satpol PP Kota Batam, saat ini jumlah tenaga honorer di sana sebanyak 640. Dari Rp 21 miliar yang dianggarkan, sebanyak Rp 17 miliar itu tersedot hanya untuk kebutuhan tenaga honorernya selama setahun, termasuk penggajiannya. Itu hanya untuk satu instansi saja di Satpol PP.
Sarumaha menginginkan jumlah tenaga honorer itu dirampingkan, disesuaikan dengan kebutuhan dan kesejahteraannya ditingkatkan.
“Kami ingin BKD Kota Batam itu melakukan survei yang akurat tentang analisis beban kerja, bukan kebutuhan subjektif. Penggunaan anggaran itu intinya harus efektif, efisien dan ada asas kepatutannya. Itu berdasarkan data dari BKPSDM yang sudah ada sekarang ini,” katanya.
Harusnya, lanjut Sarumaha, pemerintah melakukan usaha yang maksimal agar di Batam mendapatkan jumlah penerimaan CPNS lebih banyak.
“Tahun 2020 mendatang, pemerintah mengajukan sebanyak 1.900 untuk CPNS, tapi yang di ACC itu hanya 140 saja. Itu kan sangat jauh sekali. Pemerintah harus bekerja keras untuk melakukan upaya-upaya agar kuota yang diajukan ke pusat bisa lebih banyak,” tuturnya.(*)
