CENTRALBATAM.CO.ID, BATAM – Beberapa solusi untuk mengatasi persoalan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sudah diberikan Wali Kota Batam, Muhammad Rudi kepada orangtua yang anaknya tidak lolos masuk sekolah negeri berdasarkan sistem zonasi. Diantaranya penambahan jumlah anak perkelas, sistem shift, dan pembangunan sekolah baru yang dilakukan 2020 mendatang.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Batam, Udin P Sihaloho menyebutkan beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Batam sudah dilakukan dari tahun ketahun. Hanya saja, kata Udin, Pemko dalam hal ini Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam tidak transparan kepada masyarakat berapa jumlah siswa yang diterima setiap kelasnya.
“Jumlah rombel (Rombongan Belajar) yang sesungguhnya itu berapa. Kalau sekarangkan masih dikunci 32 perkelas. Tapi nyatanya 32 diawal saja akhirnya nanti 40 an siswa. Bahkan ada juga sampai 45 perkelas. Saya bingung juga lihat Pak Wali ini mengumpulkan orangtua dalam rangka apa. Saya kira ada terobosan baru yang dibuat. Kalau hanya menambah siswa perombel bukan barang baru lagi,” ujar Udin kepada Tribun, Rabu (19/6/2019).
Seharusnya, lanjut dia, Disdik menyampaikan berapa jumlah rombel yang diterima disetiap sekolah negeri. Sehingga DPRD mengetahui berapa jumlah yang ditambah. Menurutnya Disdik masih bersifat semi transparan.
Sementara itu, terkait rencana Wali Kota Batam, Muhammad Rudi membangun 5 sekolah baru, Udin mengatakan semuanya tergantung keuangan kemampuan daerah juga. Ia menegaskan untuk membangun 1 sekolah saja tak cukup menggelontorkan dana sebanyak Rp 1 miliar saja.
Melainkan untuk membangun 1 sekolah saja bisa menghabiskan Rp 10 hingga Rp 12 miliar. Mulai dari pengadaan fisik hingga pengadaan operasionalnya.
“Contohnya yang mau dikejar sekarang jalan. Ternyata pekerjaan pelebaran jalan masih banyak yang gantung. Kalaupun ada niat membangun sekolah mungkin bisa komunikasi yang baiklah dengan DPRD agar penganggarannya bisa diutamakan. Karena kita tak mau anggaran selanjutnya hanya anggaran pencitraan saja buat pilkada. Penganggarannya itu di DPRD bukan Pemko. Itu perlu ditegaskan,” tutur Udin. (*)
