CENTRALBATAM.CO.ID, BATAM – Puluhan massa persatuan dari warga Tiban Koperasi, Tiban Impian dan Mutiara Poin mendatangi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam, Rabu (5/10/2016) pagi.
Kedatangan puluhan massa yang membawa spanduk bertuliskan ‘Menolak Penimbunan Kolam Tiban Koperasi’ itu direncanakan akan mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) bersama anggota Dewan.
Adapun yang disampaikan para warga dari Kecamatan Sekupang ini, ialah penolakan akan aktifitas proyek cut and fill yang dikerjakan oleh PT Glory Point di Bukit Tiban Koperasi, Sekupang, Batam.
Penolakan tegas juga disampaikan, dengan wacana penimbunan kolam oleh pengelola proyek tersebut.
“Kami menolak dan secara tegas siap mempertahankan keberadaan kolam itu,” kata Anto, salah seorang warga.
Adapun alasan warga mempertahankan keberadaan kolam, yang telah sejak lama ada di lokasi itu. Mengingat fungsinya sebagai muara aliran air dan sebagai media pencegahan banjir.
Warga menilai, ketika kolam itu ditutup nantinya. Luapan air akan merembes ke pemukiman warga sekitar. Hal inilah yang ditakutkan warga, dalam prospek jangka panjang.
“Selama ini kalau hujan, airnya pasti merembet ke kolam. Nah, kalau nanti ditutup, kemana airnya? Kan kerumah warga. Jangan karena kepentingan segelintir pemangku kekuasaan, kami, warga yang dirugikan,” ucapnya.
“Sungguh tidak etis itu,” sindirnya.
Kedatang warga ini disambut langsung oleh beberapa anggota Dewan dari Komisi II dan IV. Pembahasan itu terus disampaikan, dihadapan seluruh warga dan beberapa perwakilan PT Glory Point yang hadir saat itu.‎
Sebelumnya, Camat Sekupang, Zurniati, S.IP juga meminta proyek tersebut untuk dihentikan. Itu ditegaskan, lantaran tidak adanya perizinan yang bisa diperlihatkan oleh pengelola proyek dalam melaksanakan pematangan lahan itu.
“Saya sudah minta untuk dihentikan sementara, karena sampai saat ini tidak ada satupun izin yang diperlihatkan,” kata Camat Sekupang, Zurniati.
Namun, arahan sang Camat tidak dihiraukan. Proses pematangan lahan itu malah terus dikerjakan, tanpa adanya rasa takut menerima sanksi dari Pemerintah Kota (Pemko) Batam melalui Kecamatan terkait.‎
