CENTRALBATAM.CO.ID, ANAMBAS – Seperti yang telah kita ketahui pelaksanaan Pilkada serentak atau pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas yang hari pemungutan suara nya sudah ditetapkan tanggal 9 Desember tahun 2020 ini.
“Alhamdulillah tahap penting menuju atau Pilkada 2020 ini telah kita lewati tanpa ada kendala yang berarti mulai dari pendaftaran bakal pasangan calon, dilanjutkan dengan verifikasi persyaratan calon dan kami lakukan verifikasi faktual terkait persyaratan calon, hasilnya telah kita tetapkan tiga pasangan calon yang memenuhi syarat ikut Pilkada di Kabupaten Kepulauan Anambas,”kata Ketua KPUD Anambas Jupri Budi, Kamis(24/9/2020) sekira pukul 10:30 WIB.
Pemilihan serentak tanggal 9 Desember 2020 ini dilakukan pengucapan ikrar atau janji untuk menciptakan Pilkada yang berintregritas bahwa partai politik dan masyarakat sangat memiliki tanggung jawab yang benar yang besar terhadap suksesnya Pilkada 2020.
“Untuk menciptakan Pemilu damai, ketiga pasangan calon kita minta menandatangani fakta integritas dan pengucapan ikrar atau janji dalam melaksanakan Pilkada damai, demikratis dan tanpa ada unsur intimidasi serta menjaga ketertiban,” ujarnya.
Jufri berharap kepada para pasangan calon serta kepada para tim kampanye dan tim pemenangan dan para pendukungnya yaitu partai politik nanti serta para simpatisan menghindari provokasi yang dapat menyebabkan terganggunya keamanan dan ketertiban ditengah masyarakat.
“Saya berharap para tim pemenangan dan para simpatisan agar tetap menjaga kedamaian selama pelaksanaan Pilkada Anambas ini. Jangan ada provokasi yang dapat menyebabkan perpecahan sesama kita,” ujarnya.
Jumadil Hakim membacakan deklarasi damai, dimana calon Bupati dan Wakil Bupati berjanji kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas melaksanakan Pilkada damai, demokratis. Melaksanakan tahapan Pemilukada dengan melaksanakan protokol kesehatan, kampanye Pemilu serentak tanpa hoax, isu Sara dan tanpa money politik. Menyelesaikan permasalahan dengan aturan yang berlaku serta menghormati keputusan yang diambil oleh KPUD sebagai penyelanggara sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. (red)
