CENTRALBATAM.CO.ID, BATAM – Upah Minimum Kota (UMK) Batam beberapa waktu lalu sudah di tetapkan oleh dewan pengupahan Kota Batam berdasarkan peraturan pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2015.
Dengan acuan PP 78 tahun 2015 tersebut dewan pengupahan menentukan UMK Batam sebesar Rp 413 000, tetapi serikat pekerja masih melakukan protes atas keputusan yang diberikan oleh dewan pengupahan.
Menanggapi persoalan UMK anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam Mochamad Mustofa mengatakan pihaknya secara kelembagaan juga patuh denga aturan dari PP 78 tahun 2015 tersebut.
“Kami dari komisi IV sebagai penyambung para pekerja merasakan kenaikan UMK 2020 belum sesuai dengan yang mereka harapkan,” ujar Mustofa yang pernah menjadi aktivis buruh tersebut.
Hal yang disampaikan sebelumnya itu karena mengacu dengan aturan PP 78 tahun 2015 yang menjadi acuan penetapan UMK Batam 2020. Ia juga menilai Pemerintah yang sebagai penengah tidak pernah memperhatikan aturan upah sektoral yang tertuang di dalam PP tersebut.
“Karena dalam dua tahun ini di Batam upah sektor selama ini menjadi pembeda semua elemen industri baik itu industri kecil sampai industri besar bisa bergerak maka ada pembeda terkait hal itu di PP 78 tahun 2015 harusnya itu dilaksanakan,” ujarnya
Ia berpendapat jika upah sektoral dijalankan pemerintah maka pekerja akan fokus pada upah sektoral tersebut dan tidak akan menyengsarakan industri kecil yang baru berkembang sehingga industri besar juga tidak Bersembunyi di bawah industri kecil sebagai alasan penolakan.
“maka pekerja di Batam akan fokus di upah sektor tapi kenyataannya untuk UMK 2020 ini semua di pukul rata, secara tidak langsung semua industri besar akan bersembunyi di bawah aturan tersebut sehingga menyengsarakan industri kecil,” ujar Mustofa, Minggu (3/11/2019)
Ia juga menilai kenapa para pekerja masih menolak penetapan UMK 2020 tersebut karena penghapusan upah sektoral tersebut.
“Karena penghapusan upah sektor tersebut makannya masih banyak pekerja yang belum menerima UMK 2020,” jelasnya.
Ia sebagai perwakilan Komisi IV DPRD Kota Batam juga berharap pemerintah sebagai penengah pembahasan pengupahan agar bisa memunculkan upah sektoral kembali sehingga tidak menimbulkan gelombang penolakan yang besar dari pekerja.
“Maka kami dari komisi IV berharap pemerintah sebagai penengah pembahasan pengupahan agar segera memunculkan upah sektoral yang diatur dalam PP 78 tahun 2015 tersebut” ujar Mustofa dari Fraksi PKS itu .
Mustofa juga berharap agar ketika negosiasi antara Apindo dan pekerja dilakukan sebaiknya Apindo harus mengirimkan pengambil kebijakan jangan hanya mengirimkan perwakilan yang tidak bisa mengambil keputusan sehingga negosiasi tidak pernah menemui jalan tengah.
“Kami juga berharap kepada APINDO agar dan serikat pekerja ketika melakukan pembicaraan satu meja harus dikirim orang yang bisa memberikan keputusan jangan seperti selama ini dimana ketika pertemuan APINDO selalu mengirimkan perwakilannya yang tidak bisa mengambil keputusan sehingga terjadi debat kusir dan bisa mendapatkan keputusan bisa diambil sehingga kepentingan pengusaha dan pekerja bisa disepakati bersama,” ujar Mustofa.(*)
