CENTRALBATAM.CO.ID, JAKARTA – Terbukti bersalah, karena menerima suap Rp 100 juta dari pasangan suami istri pengusaha gula, Xaveriandy Sutanto dan Memi. Irman Gusman akhirnya divonis 4,5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan.
Penjatuhan vonis itu lebih ringan, dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menjeratnya dengan tuntutan pidana selama 7 tahun penjara.
Meski lebih ringan, Majelis Hakim yang menjatuhkan amar putusan juga memberikan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik Irman selama 3 tahun.
Pencabutan hak politik itu mulai berlaku, ketika Irman selesai menjalani pidana pokok.
“Menyatakan terdakwa Irman Gusman terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan dalam Pasal yang dirumuskan penuntut umum,” kata Ketua Majelis Hakim Nawawi Pomolango, di Pengadilan Tipikor, Jl Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (20/2/2017).
“Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4,5 tahun, denda Rp 200 juta, subsider 3 bulan kurungan. Mencabut hak terdakwa Irman Gusman untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun terhitung sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokok,” isi amar putusan yang dijatuhkan, kepada Mantan Ketua DPD RI yang menerima suap dari pengusaha gula itu.
Pidana tambahan tersebut sesuai dengan tuntutan jaksa yang meminta hak politik Irman dicabut. Penjatuhan hukuman semacam itu dinilai layak, untuk memberi efek jera dan mencegah terdakwa kembali maju dalam ranah politik dalam waktu dekat dan kembali terlibat korupsi.
“Kami pikir-pikir Yang Mulia, kata terdakwa, melalui Penasihat Hukumnya.
Adapun rincian kasus yang menjerat Irman, bermula dengan dugaan penerimaan suap Rp 100 juta dari pasangan suami istri pengusaha gula, Xaveriandy Sutanto dan Memi.
Suap diberikan kepada Irman, karena telah membantu keduanya mendapatkan kuota pembelian gula impor dari Perum Bulog untuk Provinsi Sumatera Barat.
Suap diberikan di rumah Irman pada 16 September 2016. Tak berapa lama kemudian, ketiganya ditangkap tangan oleh KPK.
Adapun dakwaan yang dijeratkan kepadanya, yakni melanggar Pasal 12 huruf b Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
