CENTRALBATAM.CO.ID,TANJUNGPINANG-Irwan Bin Mukhtar, Kepala Seksi (Kasi) tata pemerintahan Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun ini terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi hukuman 1 tahun 6 bulan oleh Majelis Hakim Pengadialan Tipikor Tanjunginang, Senin (9/10/2017).
Vonis Majelis Hakim itu lebih ringan 6 bulan dari tuntutan JPU (Jaksa Penuntut Umum) Kejari Cabang Kundur, Kabupaten Karimun yang menuntut 2 tahun penjara. Atas putusan tersebut, Jaksa Filpan Fajar Gunawan selaku JPU menyatakan pikir-pikir.
“Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Terdakwa dijatuhi hukuman selama 1 tahun dan enam bulan kurungan penjara dengan denda Rp 50 juta,” ujar Corpioner ketua Majelis Hakim yang didampingi Guntur Kurniawan dan Suherman dalam membacakan amar putusan.
Dalam amar putusan itu, terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi demi tujuan menguntungkan diri sendiri. Hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan. Kemudian hasil audit keuangan ‎tentang kerugian negara yang timbul akibat pengerjaan bangunan bantuan sosial rumah bagi suku Duane di Kundur Kabupaten Karimun.
“Ada sisa sebagaian uang sebanyak Rp 33 juta dari proses pengerjaan pematangan lahan. Pengerjaan 75 unit rumah mendapatkan bantuan dari anggran Pemprov Kepri, Pemkab Karimun dan CSR PT Timah. Namun faktanya pengerjaan tidak terselesaikan. Terdakwa malah menyampaikan dana tidak cukup dan habis, sementara anggara telah ditentukan,” kata Majelis Hakim membacakan amar putusan.
Dari 75 unit rumah, 20 rumah diantaranya dibiayai masing-masing Rp 25 juta untuk satu anggaran pembangunan rumah. Namun ini tidak selesai dibangun. Ada yang masih pondasi dan ada juga yang baru separuh pengerjaan. Sehingga dari proses pengerjaan rumah tersebut, hanya Rp 55 rumah yang dapat diserah terimakan ke penerimah hibah Ikatan Keluarga Duene Kundur‎ (IKDK). Dari perincian anggaran potensi kerugian yakni sebanyak Rp 318 juta.
