CENTRALBATAM.CO.ID, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menutup kemungkinan untuk memanggil hakim konstitusi lainnya dan dimintai keterangannya, terkait dugaan kasus suap yang menjerat Patrialis Akbar.
Selain hakim konstitusi, pemeriksaan juga akan dilakukan terhadap pegawai Mahkamah Konstitusi (MK).
“Kami akan berkoordinasi dengan MK, jika seandainya dibutuhkan keterangan. Hakim dan pegawai di Mahkamah Konstitusi pun bisa kita interogasi. Ataupun pihak lainnya, sepanjang menyangkut dengan kasus ini,” kata Febri Diansyah di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (27/1/2017).
Febri masih enggan menanggapi pertanyaan terkait dugaan keterlibatan hakim konstitusi lain dalam perkara ini. Menurutnya, KPK saat ini masih fokus pada tersangka yang ada.
“Nanti kita akan melihat siapa saja pihak lain yang muncul dalam proses pemeriksaan saksi-saksi yang kita lakukan. Saat ini kami masih fokus di satu orang tersangka yang dari hakim MK terkait indikasi penerimaan hadiah atau janji tersebut,” jelasnya.
Sebagai dasar dugaan dilakukannya OTT KPK terhadap Patrialis Akbar, KPK mensinyalir bahwa ia menerima hadiah atau janji senilai USD 20 ribu dan SGD 200 ribu.
Selain itu, KPK menyita dokumen pembukuan perusahaan, catatan-catatan dan aspek lain yang relevan dengan perkara, voucher pembelian mata uang asing, dan draf putusan perkara nomor 129/PUU-XIII/2015 yang merupakan nomor perkara uji materi UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Dalam kasus itu, Patrialis dan Kamaludin dijerat dengan Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Kemudian terhadap Basuki dan Feni, KPK mengenakan Pasal 6 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
