Batam merupakan salah satu pulau dalam gugusan di Provinsi Kepulauan Riau. Batam adalah sebuah pulau di antara 329 pulau yang terletak antara Selat Malaka dan Singapura yang secara keseluruhan membentuk wilayah Batam. Menurut sejarah, pulau Batam sudah dihuni sejak tahun 231 M ketika Singapura masih disebut Pulau Ujung.
Sebelum mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat, Batam merupakan sebuah pulau kosong yang hanya berisi hutan belantara dan nyaris tanpa denyut kehidupan. Namun, terdapat beberapa kelompok penduduk yang lebih dahulu mendiami pulau ini. Mereka berprofesi sebagai penangkap ikan dan bercocok tanam.
Mereka sama sekali tidak banyak terlibat dalam mengubah bentuk fisik pulau ini yang merupakan hamparan hutan belantara. Sejarah menyebutkan tahun 1970-an, Batam mulai dikembangkan sebagai basis logistik dan operasional untuk industri minyak dan gas bumi oleh Pertamina. Berdasarkan Kepres Nomor 41 tahun 1973, pembangunan Batam dipercayakan kepada lembaga pemerintah.
Lembaga ini bernama Otorita Pengembangan Industri Pulau Batam atau sekarang dikenal dengan Badan Pengusahaan Batam (BP Batam). Untuk melaksanakan visi dan misi mengembangkan Batam, maka dibangunlah berbagai insfrastruktur modern berstandar internasional dan berbagai fasilitas lainnya yang diharapkan bisa bersaing dengan kawasan serupa di wilayah Asia Pasifik.
Beberapa tahun lalu, Batam menjadi ‘surga’ dunia ekonomi. Hadirnya puluhan investor berinvestasi di Batam menyerap ribuan karyawan. Ekonomi mulai menggeliat dan tertarik untuk menanamkan modal di Batam. Mereka yang belum memiliki rencana investasi akhirnya tergiur dan berinvestasi. Tentu saja ini didukung dengan harapan dan keyakinan akan membuahkan hasil.
Namun, sepanjang tahun 2017 perekonomian di kota Batam Provinsi Kepulauan Riau belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Ekonomi terasa melambat sejak awal tahun hingga saat ini. Beberapa investor yang berencana investasi ke Batam justru ‘kabur’. Ada juga yang memilih mundur karena tidak adanya kepastian dan jaminan investasi akibat krisis global.
Alih-alih perusahaaan baru yang ingin investasi, justru perusahaan besar yang memiliki ribuan pekerja merumahkan karyawan (Pemutusan Hubungan Kerja/PHK) akibat sepinya proyek di perusahaan masing-masing. Ada sebagian pelaku bisnis yang bertahan dengan situasi yang sulit, namun ada juga yang gulung tikar karena tidak mampu melawan krisis yang berkepanjangan.
Data yang dirilis Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Batam, sedikitnya 1.000 orang karyawan dirumahkan dan 34 perusahaan berskala internasional tutup. Kelesuan ekonomi ini tidak bisa langsung dituduhkan kepada pemerintah atau perusahaan yang memutuskan hubungan kerja karyawannya secara (PHK) sepihak. Ada banyak hal yang memicu kondisi perekonomian sekarang ini.
Secara umum, faktor utama adalah lesunya ekonomi global yang mengimbas kepada seluruh sektor perekonomian di tanah air. Jika dilihat dengan arif dan bijaksana, pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan bukan karena keahlian dan pengalaman karyawan perusahaan yang minim. Justru kapasitas dan kualitas karyawan yang dirumahkan itu memiliki pengalaman dan keterampilan di atas rata-rata.
Mereka juga memiliki ‘jam terbang’ yang sangat tinggi. Tentu saja akibat tidak adanya proyek atau zero project, sejumlah perusahaan memilih tutup. Sangat bijaksana merumahkan karyawan dan membayarkan uang pesangonnya. Tidak akan mungkin perusahaan memaksa berproduksi jika tidak ada pesanan.
Sebagaimana prinsip ekonomi yang sudah kita sepakati bahwasanya no work no pay; tidak ada pekerjaan ya tentu saja tidak gajian. Jika selama ini ada beberapa pihak yang menuding lesunya ekonomi akibat kebijakan dan kewenangan pemerintah, tentu saja bisa keliru dan bisa benar. Terlebih dengan adanya stigma terhadap ‘matahari kembar bersinar’, Pemko Batam dan BP Batam.
Mereka yang pro dengan Pemko Batam akan menuding bahwa aturan main dan regulasi yang sudah dikeluarkan BP Batam dianggap tidak tepat sasaran. Demikian juga kelompok yang mendukung BP Batam, tentu akan menganggap Pemko Batam ingin ‘merebut’ kekuasan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun.
Padahal jika kedua bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) maka tidak akan ada tumpang tindih kebijakan dan kewenangan. Sehingga peraturan bisa diterapkan tanpa memandang wilayah kekuasaan dan saling bertabrakan. Jika “dua matahari kembar bersinar” tetap ingin dinyalakan, pemerintah pusat harus menjadi ‘minyaknya’ supaya cahayanya tidak menyilaukan. (Candra P. Pusponegoro/Pemimpin Redaksi www.centralbatam.co.id)
