CENTRALBATAM.CO.ID, BATAM – Kabar penghapusan atau ditiadakan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium di tahun 2021 sempat membuat warga Kota Batam heboh.
Beberapa dari warga mengaku keberatan jika bahan bakar jenis ini ditiadakan. Apalagi, sektor ekonomi di Kota Batam tengah lesu akibat terpaan pandemi Covid-19.
Menyikapi kabar penghapusan ini, Sekretaris Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Bambang Utoro pun ikut berkomentar.
Kata dia, penghapusan BBM premium menjadi kewenangan penuh pemerintah pusat.
“Itu sebenarnya aksi korporasi Pertamina bukan pemerintah. Itu pun belum semua (dihapuskan), hanya ada tiga daerah saja,” kata Bambang saat ditemui Tribun Batam usai menjadi narasumber dalam agenda sosialisasi tugas fungsi dan capaian kinerja BPH Migas Tahun Anggaran 2020 di Hotel Radisson Batam, Jumat (27/11/2020).
Dalam hal ini, lanjut Bambang, pihaknya hanya bertugas sebagai pengawas agar penyaluran bahan bakar berjalan maksimal.
Bahkan, terkait wacana penghapusan BBM premium itu, Bambang mengaku telah berdiskusi dengan PT Pertamina Persero.
“Wewenang ada di Kementerian ESDM. Kalau memang ada penghapusan aturannya seperti apa dan penggantinya bagaimana? Jangan sampai penggantinya ini malah menghilangkan penyaluran bahan bakar,” tegas dia.
Pihaknya pun meminta agar pemerintah segera merespon kabar menghebohkan ini. Mengingat tahun 2020 akan segera berakhir.
“Harusnya sudah dibahas oleh pemerintah. Jadi jelas, itu (premium) mau dihapus atau tidak,” katanya.
Sebagaimana diketahui, beredar kabar jika PT Pertamina Persero berencana akan menghapus BBM premium di tiga daerah. Ketiganya adalah daerah Jawa, Madura, dan Bali.
Penghapusan sendiri direncanakan mulai diberlakukan per tanggal 1 Januari 2021 nanti.(dkh)
