CENTRALBATAM.CO.ID, BATAM – Beredarnya kabar akan adanya aksi pungutan liar (Pungli) yang dilakukan beberapa pejabat di Kementerian Agraria dan Tata Ruang – Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPN) Kota Batam, akhirnya tersiar ke Ombudsman Kepri.
Saat Sidak ke Disduk Capil Sekupang, ia mendapat laporan akan adanya ‘Pungli’ yang dilakukan beberapa pejabat berwenang dalam kasus sertifikat dan lahan.
Dua kasus itu seakan sangat subur dikubu Kementerian yang berkantor di Jalan Ir. Sutami, Sekupang itu. Akan hal tersebut, Kepala Ombudsman Perwakilan Kepri, H. Yusron Roni turut kesal mendengarnya.
“Masa iya? Ya coba nanti kita tinjau kembali,” respon singkat Yusron, mendengar kabar itu.
Dia mengatakan, beberapa saat lalu pihaknya pernah membenahi akan persoalan tersebut langsung ke para pejabat di BPN Batam. Namun lagi-lagi, aksi Pungli itu masih berlangsung.
“Ya, memang di BPN Batam ada 1 kasus Pungli. Itu ada diantara Pejabat dan Notaris, kita sudah pernah benahi dan peringatkan. Tapi malah kumat lagi,” sindirnya.
Lucunya, dengan adanya kabar Pungli tersebut. Tak adanya Notaris yang melaporkan, jika pejabat di BPN mematok dana sekian persen untuk mempermudah pembuatan sertifikat lahan.
“Itu dia. (laporan) Ga ada dari Notarisnya, padahal si Notaris yang rugi. Kok tidak lapor ya?” ucapnya heran.
Saat ditanyakan akan kasus Pungli yang pernah terjadi di BPN Batam, Yusron terkesan menutupi dan menyebut telah membenahi hal tersebut.
“Ada lah, kan sudah kita benahi juga,” tuturnya.
Selain di Batam, ternyata BPN Tanjungpinang juga tak lepas dari perkara ini. Ya, Yusron mengungkap ada belasan hingga puluhan kasus Pungli yang sampai ketelinganya.
Atas hal itu, ia dan timnya langsung mengambil langkah tegas. Dia mengaku telah memperingatkan, untuk tidak kembali melakukan aksi tersebut.
Kemudian, akan adanya aksi percaloan dan juga Pungli dalam pengurusan berkas di Disduk Capil Batam. Yusron meminta siapa saja yang mengalami hal itu, untuk segera melaporkannya.
“Jika ada laporan, segera kita tangani,” tandasnya.
