CENTRALBATAM.CO.ID, BATAM – Sidang gugatan SK Gubernur Kepri tentang penetapan Upah Minimum Sektoral (UMS) oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Batam kembali bergulir, Rabu (5/10/2016) pagi.
Sidang yang kembali dibuka oleh Majelis Hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjungpinang, Jl. Ir. Sutami, Sekupang, Batam itu tampak sepi.
Tidak seperti sidang-sidang sebelumnya, kali ini massa yang disebut-sebut akan mengawal setiap jalannya persidangan tampak semakin menipis alias berkurang.
Dalam jadwal sidang sebelumnya tampak sekitar 150-200 massa yang mengawal jalannya persidangan. Hari ini, hanya tampak puluhan pekerja dari berbagai aliansi atau serikat pekerja (SP) yang mengikuti sidang itu.
Suprapto, Sekretaris KC-FSPMI Kota Batam yang turut menjadi pihak tergugat menyatakan tidak menerjunkan seluruh personelnya. Ini dilakukan lantaran belum terlalu gentingnya hasil yang tampak dalam sidang.
“Kalau masih sekedar agendanya di pembuktian, ya ga apa-apa. Sedikit massa juga ga masalah,” kata Suprapto, saat dikonfirmasi.
Dikatakannya juga, ia akan berkoordinasi dengan SP lainnya guna menurunkan anggota di agenda persidangan jelang pembacaan amar putusan beberapa minggu mendatang.
“Mungkin di putusan saja kita ramaikan, biar lebih elok,” tuturnya.
