CENTRALBATAM.CO.ID, BATAM-Untuk menunjang pelayanan yang baik, Pemerintah Kota Batam akan menyiapkan tenaga penerjemah di Mal Pelayanan Publik.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Batam, Gustian Riau mengatakan petugas ini disiapkan guna menyambut investor asing.
“Pengumuman di Mal Pelayanan Publik nanti dalam tiga bahasa. Juga akan stand by tenaga ahli Bahasa Inggris, China, dan Jepang. Pemko yang siapkan tenaganya. Untuk calon investor kita siapkan ruang pertemuan,” kata Gustian.
Berdasarkan hasil rapat bersama instansi yang akan mengisi Mal Pelayanan Publik, sejauh ini tidak ada kendala berarti. Semua siap melaksanakan pelayanan di sana sesuai perintah Presiden.
“Pak Menteri (Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) gembira. Karena jadwal yang ditetapkan sesuai yang diharapkan Menteri,” ujarnya.
Sejauh ini persiapan masih pada bagian fisik dan pemasangan jaringan. Seperti kabel-kabel, pendingin ruangan, dan sebagainya.
Mal Pelayanan Publik ini rencananya akan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, akhir November mendatang. Pusat pelayanan publik yang berlokasi di Gedung Sumatera Promotion Centre, Batam Centre, ini akan menjadi salah satu proyek percontohan nasional. Sehingga Gubernur dan Walikota serta Bupati berbagai wilayah Indonesia dijadwalkan hadir pada peresmiannya.
Walikota Batam, Muhammad Rudi Mal Pelayanan Publik ini menjadi bentuk efisiensi pelayanan kepada masyarakat atau calon investor. Karena seluruh jenis pelayanan yang diberikan instansi pemerintah akan berpusat di mal tersebut. Pengawasannya pun jadi lebih mudah karena berada di satu tempat.
Dan kepada pegawai Pemko Batam, Rudi berpesan agar memberikan pelayanan prima.
“Semua instansi ada di situ. Mari berlomba, berpacu, supaya Pemko Batam bisa di atas. Dari mental, bahasa, kesiapan data, dan sebagainya,” kata Rudi pada apel Senin (2/10/2017).
Rudi akui saat ini dokumen yang diterbitkan Pemko Batam khususnya di tingkat kelurahan, tidak terarsip dengan baik. Oleh karena itu ia ingin pengarsipan ini sudah lebih baik saat ada Mal Pelayanan Publik nantinya.
“Sistem kita masih parsial. Ke depan akan jadi satu. Khususnya data yang dari masyarakat,” ujarnya.
