CENTRALBATAM.CO.ID, BATAM-Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman, dan Pertamanan (Disperakimtan) Kota Batam sedang mengupayakan pembayaran sewa rumah susun dengan sistem daring atau online.
Kepala Disperakimtan, Herman Rozie mengatakan sudah ada beberapa bank yang menawarkan kerjasama.
“Tapi kita belum bisa jalankan. Karena pihak bank tentu ada biaya administrasi. Kita sedang upayakan, bagaimana caranya supaya tidak ada biaya,” kata Herman.
Rumah susun yang dikelola Pemerintah Kota Batam, kata dia, diisi oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Mereka terbiasa menghitung segala pengeluaran hingga angka terkecil. Jika ada tambahan biaya, walaupun Rp 2 ribu, dikhawatirkan akan memberatkan para penghuni.
“Karena untuk MBR, kalau bisa non biaya. Kita ingin memudahkan masyarakat. Masyarakat ini, uang dua ribu pun dihitung sama mereka. Apalagi jumlah rusun kita banyak, nanti orang kali-kalikan, dikira mereka untuk kita uangnya. Jadi masalah pula,” papar Herman.
Adapun jumlah rusun yang dikelola Pemko Batam saat ini sebanyak lebih kurang 2.700 unit satuan rusun. Tersebar di 30 blok kembar (twin block) di berbagai wilayah Kota Batam.
Beberapa lokasi rusun terisi penuh, seperti di Kecamatan sekupang. Tapi di sisi lain, ada juga rusun yang banyak kosong, contohnya di Batamec.
Menurut Herman, pendapatan Pemko Batam dari sewa rusun ini berkisar Rp 400 juta per bulan. Dan sesuai arahan kepala daerah, mulai September ini sudah harus menggunakan sistem non tunai.
“Tinggal teknisnya seperti apa. Pimpinan maunya betul-betul tidak ada transaksi langsung. Tapi tetap harus memudahkan masyarakat,” ujarnya.
Terpisah Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad mengatakan sesuai perintah Presiden, tahun 2018 mendatang seluruh transaksi di pemerintahan harus secara non tunai.
Saat ini Pemko Batam mulai menerapkan di sebagian transaksinya, terutama di transaksi pengeluaran. Sedangkan untuk pemasukkan masih butuh proses dan sedang digodok regulasinya.
