CENTRALBATAM.CO.ID, BATAM – Wakil Ketua II DPRD Kota Batam, Ruslan Ali Wasyim turut menyesalkan sejumlah anggota DPRD Kota Batam tidak hadir dalam rapat paripurna, Rabu (4/11/2020) pukul 14.00 WIB. Sehingga rapat paripurna tersebut dibatalkan karena tidak kourum.
Paripurna ini beragenda penyampaian dan penjelasan pengusul atas pembentukkan Panitia Khusus (Pansus) pengakhiran konsesi pengelolaan air di Kota Batam. Sejatinya Pansus tersebut dibentuk demi kepentingan masyarakat Kota Batam.
“Kami sayangkan sekali. Padahal ada hal penting yang menyangkut masyarakat kita. Dimana masa konsesi PT ATB dengan BP Batam udah mau habis. Sebagai pemerintah daerah mestinya kita mengambil peluang yang ada. Dari pengalaman 25 tahun, dari 1995 sampai hari ini Rp 1 pun tak ada masuk ke kas daerah. Padahal sangat kita butuhkan untuk mendongkrak PAD,” ujar Ruslan saat berada di Lantai 2 Gedung DPRD Kota Batam, Rabu (4/11/2020).
Diakuinya apabila Pemerintah Kota (Pemko) Batan tak bisa berperan, maka pemerintah hanya sebagai penonton lagi seperti selama ini yang terjadi di Kota Batam. Pemko melalui BUMD bisa berperan langsung.
“Kita mau daerah mengambil peran. Harusnya sudah ditangkap peluang ini,” katanya.
Apabila Pemerintah Kota Batam mampu ambil peran, lanjut dia, maka bisa mengontrol tarif air agar tidak terlalu mahal, pelayanan, dan kualitas air itu sendiri. Begitu juga fungsi DPRD sebagai controling bisa berjalan dengan baik.
DPRD Kota Batam mendorong pengelolaan air sesuai dengan legal standingnya. Pengelolaan air wajib dengan pemerintah.
“Ini bukan persoalan ada kepentingan ABCD, tapi kepentingan Pemko Batam buat ambil peluang ini. Air ada di Batam, masyarakat Batam, sudah sewajarnya Pemko berperan,” kata Ruslan.
Sebelumnya, kata dia, Pansus ini sengaja dibentuk menindaklanjuti RDP antara persoalan tentang konsesi BP Batam dengan PT ATB. Ketika konsultasi, maka Pansus ini dinamakan Pansus Pengolaan Air dan Sumber-Sumber air di Kota Batam.
“Dilatarbelakangi dengan konstitusi bahwa air merupakan sumber alam yang harus dikelola oleh negara yang digunakan untuk masyarakatnya. DPRD perlu mengambil peran dan mengingatkan Pemko Batam hak dan kewenangan air ada di pemerintah,” tuturnya.(dkh)
