CENTRALBATAM.CO.ID, TANJUNGPINANG – Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-24 Kota Otonom Tanjungpinang tahun 2025 memunculkan sorotan tajam dari kalangan media.
Sejumlah organisasi pers menilai, Pemerintah Kota Tanjungpinang kurang memberikan ruang bagi insan pers untuk berpartisipasi dalam kegiatan resmi peringatan hari bersejarah tersebut.
Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kota Tanjungpinang, Rahmat Nasution, mengungkapkan kekecewaannya atas sikap pemerintah yang dinilai kurang menghargai peran media sebagai mitra strategis dalam membangun komunikasi publik dan menjaga kepercayaan masyarakat.
“Pemerintah jangan memandang pers hanya sebagai pelengkap acara. Media adalah mitra strategis yang berperan menjaga kepercayaan publik terhadap kebijakan dan kinerja pemerintah,” ujar Rahmat, Jumat (17/10/2025).
Menurutnya, Tanjungpinang tidak hanya dikenal sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga kota dengan warisan budaya dan informasi yang kaya. Sejak ditetapkan sebagai kota otonom pada 17 Oktober 2001, media lokal telah menjadi jembatan penting antara pemerintah dan masyarakat dalam mengawal kebijakan, menyuarakan aspirasi, serta mendorong transparansi.
“Selama lebih dari dua puluh tahun, media ikut mengangkat citra Tanjungpinang sebagai kota budaya Melayu. Tapi justru saat usia kota ini semakin matang, peran media seakan dipinggirkan,” tegasnya.
Rahmat menilai, hubungan antara pemerintah dan media ibarat dua sisi mata uang dalam demokrasi. Tanpa komunikasi yang terbuka, kata dia, pemerintah berisiko kehilangan kepercayaan publik.
“Pers bukan lawan, tapi mitra. Melalui pemberitaan yang profesional, program pembangunan bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Tapi kalau akses informasi ditutup, yang muncul justru prasangka,” katanya menambahkan.
Ia menekankan, momen HUT seharusnya dijadikan ajang refleksi bersama tentang perjalanan dan arah pembangunan kota. Bukan hanya sekadar seremoni tahunan, tetapi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan media.
“Yang kami harapkan bukan sekadar undangan formal, tapi pengakuan terhadap pentingnya peran media dalam menyebarkan informasi publik. Pemerintah perlu membuka ruang dialog dengan media agar komunikasi dua arah tetap terjaga,” jelasnya.
Lebih lanjut, Rahmat mengingatkan bahwa organisasi pers seperti SMSI dan PWI merupakan lembaga resmi yang memiliki peran vital dalam menjaga kebebasan pers dan profesionalisme jurnalisme di daerah.
“Ketika pemerintah membangun infrastruktur fisik, media membangun infrastruktur kepercayaan. Jika komunikasi tersumbat, yang merugi bukan hanya wartawan, tapi juga pemerintah itu sendiri,” ucapnya menegaskan.
Ia berharap agar Pemerintah Kota Tanjungpinang ke depan dapat lebih terbuka terhadap kritik, saran, dan kolaborasi dengan media, demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik.
“Tanjungpinang lahir dari semangat Melayu yang terbuka dan berjiwa besar. Semangat itu harus terus hidup dalam komunikasi antara pemerintah, media, dan masyarakat,” pungkasnya.
Bagi kalangan jurnalis, momen ulang tahun kota bukan sekadar panggung selebrasi, melainkan ruang refleksi untuk menegaskan kembali posisi Tanjungpinang sebagai kota peradaban, pusat informasi, dan benteng kebebasan berpendapat yang beretika.(dkh)
