CENTRALBATAM.CO.ID, BATAM – Pasca rapat tertutup yang digelar oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Kemenko Perekonomian, Selasa (15/11/2016) lalu. Menghasilkan kesimpulan bahwa penerapan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) Batam disepakati untuk ditunda penerapannya.
Selain menyepakati untuk meng-hold sementara UWTO, dalam rapat yang digelar di Swiss Belhotel, Harbourbay Batam itu pula, peraturan menteri keuangan (PMK) 148 dicanangkan untuk dIrevisi.
“Sepakat ditunda dahulu,” kata Menko Perekonomian, Darmin Nasution, Selasa (15/11/2016) usai rapat itu.
Dengan hasil itu, seluruh massa penolak UWTO yang berasal dari seluruh lapisan masyarakat menyatakan membatalkan demonstrasi yang direncanakan digelar hari ini.
Pembatalan unjuk rasa itu dilakukan, mengingat hasil pembahasan rapat telah sesuai dengan harapan masyarakat yang berdemo.
“Walaupun statusnya hanya ditunda, ya ga apa-apa lah. Yang penting di setop dulu, jadi kita tunda saja demonya,” kata Ramot, salah seorang koordinator pengunjukrasa.
Dikatakannya juga, meski hanya ditahan sementara. Pihaknya tetap memantau dan melakukan beragam gebrakan untuk benar-benar menolak penuh, akan penerapan UWTO di Batam.
“Apapun hasilnya, tetap kita pantau saja. Kalau tidak sesuai, ya kita minta izin lagi untuk demo,” tuturnya.
