CENTRALBATAM.CO.ID, BATAM– Dengan semakin menipisnya pasokan beras dan bahan pokok (sembako) lainnya di Kecamatan Belakang Padang, Pemerintah Kota (Pemko) Batam berencana akan memberi bantuan.
Ya, bersumber dari cadangan Beras Bulog dan beras sitaan dari Bea dan Cukai, pemerintah akan mensuplai kebutuhan pokok itu dengan nominal Rp 5 ribu per kilogram. Jauh lebih murah tentunya.
Kali ini, pemerintah mengaku menyediakan 5 ribu kampit untuk dijual murah di Kecamatan tertua di Batam itu.
Per kampitnya, pemerintah akan memasok dengan berat 5 kilogram. Dengan kata lain, per kampitnya akan dihargai senilai Rp 25 ribu saja.
Walikota Batam, H. M. Rudi, saat dikonfirmasi mengatakan, pengalokasian bantuan itu tengah dikerjakan. Saat ini, pihaknya masih sibuk untuk pengemasan beras murah yang akan dikucurkan kepada warga di Kecamatan itu.
‎
“Sekarang sedang dikemas. Mudah-mudahan Jumat siap dibagikan, nanti saya bersama muspida (musyawarah pimpinan daerah) ke Belakang Padang,” kata Wali Kota Batam, Rudi saat dikonfirmasi, Rabu (15/2/2017)‎.
“Ya, hanya Rp 25 ribu saja per kemasan. Biar lebih hemat dan mampu menutup sementara kekurangan pasokan beras di sana,” tegasnya.
Total ada 5 ribu kemasan yang disiapkan Pemerintah, untuk kemudian dijual murah. Adapun sumber bantuan itu, sebanyak 2 ribu kemasan atau total 10 ton beras berasal dari hasil tegahan Bea Cukai Batam.
‎
Sementara 3 ribu kemasan atau 15 ton lainnya bersumber dari cadangan beras Bulog.
“Karena, menurut data camat, ada sekitar 5 ribu KK disana. Kalau hanya dari Bulog, takutnya kurang. Jadi kita suplai lagi 10 ton (2 ribu kampit) dari Bea Cukai,” ucapnya.
Rudi mengatakan tidak ada pembedaan antara masyarakat mampu dan tidak mampu untuk bantuan beras murah kali ini.
Beras murah diberikan karena terjadi kelangkaan di pasar Belakang Padang.
“Ini bukan raskin, tapi karena barangnya yang tidak ada di pasar. Makanya semua harus dapat,” kata Rudi.
Masyarakat sulit mendapatkan beras di pasar akibat adanya penangkapan kapal pengangkut bahan pokok oleh Bea Cukai Batam beberapa waktu lalu. Penangkapan ini membuat distributor bahan pangan enggan mengangkut barang dari Batam ke Belakang Padang.
Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam, Nugroho Wahyu sebelumnya menjelaskan bahwa penangkapan itu dilakukan sebagai bentuk penegakan Undang-undang tentang Kawasan Pelabuhan Bebas Perdagangan Bebas.
‎
Undang-undang ini mewajibkan setiap barang yang keluar dari Batam dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10 persen untuk barang dalam negeri, dan ditambah bea masuk untuk barang impor.
